Menkeu Purbaya Tak Masalah Pemerintah Utang Rp 9.138 Triliun: Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai utang pemerintah pusat sebesar sebesar Rp 9.138,05 triliun hingga Juni 2025 masih dalam level aman.

Menkeu Purbaya mengatakan, acuan utang suatu negara bahaya atau tidak bukan hanya dilihat dari besaran nominalnya saja, tetapi juga diperbandingkan dengan kondisi ekonomi terkini.

"Utang sekitar Rp 900 triliun itu masih 39 persen dari PDB (produk domestik bruto). Dari standar ukuran internasional masih aman," ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Anda bayangkan, kalau saya punya penghasilan Rp 1 juta per bulan dengan Pak Sekjen Rp100 juta per bulan. Maka utang saya Rp 1 juta itu sama dengan penghasilan saya satu bulan. Tetapi untuk pak sekjen hanya 1/100 dari pendapatan. Dia gampang membayar, sedangkan saya sulit," ungkapnya seraya memberi contoh.

Menurut dia, nominal utang dengan rasio di bawah 40 persen terhadap PDB masih cenderung aman. Lantaran secara porsi utang Indonesia hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia lantas membandingkannya dengan beberapa negara yang punya porsi utang jumbo. Semisal Jerman dengan rasio terhadap PDB mendekati 100 persen, Amerika Serikat lebih dari 100 persen, bahkan Jepang hingga 250 persen.

"Dengan standar itu kita aman. Utang jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif karena ada standar nasional dan internasional yang (menunjukan) kita cukup prudent," tegas Purbaya.

Ke depan, Menkeu Purbaya bakal mengurangi penerbitan utang secara optimal. Dengan memelototi belanja yang berasal dari utang, agar hasilnya bisa lebih maksimal.

"Dalam artian kalau saya utang pun itu pemakaiannya harus maksimal, jangan ada kebocoran. Harus menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin," pinta dia.

Di sisi lain, Purbaya kembali mengemukakan rencana untuk lebih mengkontrol belanja pemerintah. Sehingga belanja yang tidak perlu bisa dipotong dan dialihkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.

"Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program yang tidak efisien yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian diperoleh dari utang. Ini akan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan," tuturnya.

Adapun merujuk pada catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Jumlah itu turun dari utang per Mei 2025, sebesar Rp 9.177,48 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, utang pemerintah hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga semisal Malaysia dengan 61,9 persen, Thailand 62,8 persen, dan India 84,3 persen.

"Debt to GDP Ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Cukup moderate dibandingkan banyak negara peer group, negara tetangga maupun anggota G20," ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Adapun utang pemerintah pusat di Juni 2025 terdiri dari komposisi pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp 7.980,87 triliun.

Untuk pinjaman, itu terbagi dari pinjaman luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp 1.099,25 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri Rp 49 triliun, naik dari Rp 48,7 triliun.

Sementara untuk porsi utang dari SBN turun dari Rp 8.029,53 triliun pada Mei 2025 menjadi Rp 7.980,87 triliun di Juni 2025.

Penerbitan SBN berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, berkurang dari sebelumnya Rp 6.524,44 triliun. Di sisi lain, SBN berdenominasi valuta asing (valas) tercatat Rp 1.496,75 triliun, turun dari Rp 1.505,09 triliun.

"Jadi Juni total outstanding utangnya Rp 9.138 triliun, pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN Rp 7.980,87 triliun," terang Suminto.