Menkeu Purbaya Hadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, Ini yang Dibahas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat dewan pengawas Danantara. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Mereka berempat keluar bersama-sama, tetapi ada momen menarik yakni ketika ditanya media untuk dimintai pernyataan, justru para Menko hanya berfoto bersama kemudian beranjak pergi dan membiarkan Menkeu Purbaya untuk memberikan pernyataan.

"Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Selamat bertugas," kata Menko Airlangga sambil menjabat tangan Menkeu Purbaya.

Kemudian hal serupa disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang turut menjabat tangan Menkeu Purbaya dan mengucapkan selamat bertugas untuk menjawab pertanyaan wartawan.

"Selamat bertugas," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Menkeu Purbaya menyampaikan dalam rapat tersebut dirinya banyak bertanya terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2025 yang telah disetujui oleh Komisi XI DPR.

"Saya banyak nanya, persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2025," ujar Menkeu Purbaya.

Selain itu, terdapat agenda pemilihan komite independen Danantara. Menurut Purbaya, rapatnya berlangsung dengan baik, dan ia berharap ke depan pengelolaan Danantara akan semakin baik.

"Ada pemilihan komite independen Danantara, rapatnya berlangsung. Berharap ke depan akan lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurutnya, penyelesaian pembiayaan proyek tersebut akan ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga yang memiliki sumber pendanaan dan tata kelola mandiri.

“Kalau ini dibuat di Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen sendiri, rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Selasa (14/10/2025).

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, merespons keengganan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan APBN untuk menambal utang proyek kereta cepat Whoosh.

Menurut Rosan, penyelesaian masalah besarnya utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu masih dalam tahap pembicaraan internal. Dia mengaku belum membahas serius dengan Kementerian Keuangan.

"Saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini," ungkap Rosan usai acara Forbes Global CEO Conference, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dia menjelaskan saat ini Danantara masih melakukan evaluasi terhadap utang kereta cepat Whoosh. Lazimnya, pada bagian ini Danantara akan menilik sejumlah opsi penyelesaian.

Sebelumnya, utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh tengah jadi perhatian serius Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Persoalan ini disebut tak sebatas soal restrukturisasi utang.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, masalah utang Whoosh harus diselesaikan secara komprehensif. Lantaran, ada kaitannya dengan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku induk usaha.

"Jadi bukan restrukturisasi, tapi Whoosh ini Harus dilakukan penyelesaian komprehensif. Karena keterkaitan dengan KAI juga," ucap Dony, ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia mengatakan, Danantara masih mencari mekanisme paling tepat dalam menyelesaikan masalah keuangan ini. Dia turut menyoroti manfaat adanya Whoosh bagi perekonomian, sehingga diperlukan langkah penyehatan.

"Jadi kita sedang mencari mekanisme yang terbaik mengenai penyelesaian Whoosh," katanya.

"Whoosh ini memberikan manfaat banyak untuk ekonomi, untuk masyarakat juga, tapi secara finansial cukup bermasalah, ini yang harus dipelajari sekarang," Dony menambahkan.