Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen

Liputan6.com, Jakarta TASPEN Group melalui anak usahanya yaitu PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) memperluas jangkauannya dalam menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Taspen Life dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memastikan para PPPK memiliki program kesejahteraan yang dapat mendukung terciptanya rasa aman hingga masa pensiun.

“Kerja sama ini adalah wujud kepedulian Taspen Life dan Pemerintah Kabupaten Lamongan bagi para PPPK yang berjumlah lebih dari 5.000 orang agar memiliki perlindungan dan perencanaan keuangan yang mampu memberikan ketenangan dan kesejahteraan di saat memasuki masa pensiun," ujar Plt. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen R. Bayu Irawan, Jumat (19/9/2025).

R. Bayu Irawan menambahkan bahwa pihaknya berharap kerja sama ini dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lain untuk bersama-sama menghadirkan program kesejahteraan yang terstruktur bagi ASN, khususnya PPPK untuk bisa menghadirkan perlindungan yang berkesinambungan dan juga perencanaan keuangan untuk masa pensiun yang lebih sejahtera.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan yang telah dijalankan TASPEN Group dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Sebelumnya untuk area Jawa Timur, Taspen Life telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang sukses melibatkan lebih dari 6.000 PPPK dalam program kesejahteraan.

Melalui langkah ini, Taspen Life menegaskan untuk terus hadir sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan ASN diseluruh Indonesia serta selalu menjaga komitmennya untuk tetap profesional, memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) telah mendapat persetujuan pemerintah.

“PPPK atas perintah Bapak Presiden sudah disetujui Mendagri dan Menpan RB, dua atau tiga orang per koperasi,” ujar Zulhas dikutip dari Antara, Kamis (18/9/2025).

Jumlah PPPK yang ditempatkan di tiap koperasi maksimal tiga orang dan minimal dua orang. Penempatan akan diprioritaskan bagi putra-putri daerah setempat. Ia menegaskan, gaji PPPK tersebut tidak dibebankan ke desa atau koperasi, melainkan ditanggung oleh negara melalui APBD maupun APBN.

“Kalau gaji PPPK itu dari APBD atau APBN. Jadi kalau ditanya gajinya (di koperasi) tidak ada,” jelas Zulhas.

Menurutnya, PPPK masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari keuntungan koperasi. “Kalau usahanya untung 100 persen, 20 persen untuk pembangunan desa, 30 persen untuk pengurus, dan 50 persen untuk pengembangan usaha,” tambahnya.

Jika kebutuhan tenaga PPPK di suatu daerah lebih dari tiga orang, Zulhas menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengajukan kembali ke Kementerian PANRB.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN terkait penempatan PPPK maupun PPPK paruh waktu. “Jadi 16 ribu Kopdes MP kita prioritaskan, kita tempatkan segera PPPK-nya, dan alurnya dipercepat,” kata Bima Arya.

Pemerintah semakin serius mempercepat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP). Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan ribuan tenaga pendamping khusus atau Business Assistant akan segera diterjunkan untuk mendampingi koperasi desa.

Setiap satu asisten akan bertugas membina sepuluh koperasi sekaligus. Dengan begitu, kehadiran 8.000 asisten bisnis ini diharapkan mampu memperkuat operasional koperasi desa yang tengah digencarkan pemerintah.

 "Kalau business assistant sudah kita rampungkan, tinggal kita umumkan. Nanti satu business assistant itu akan bertanggung jawab terhadap sepuluh Koperasi Desa," kata Menkop Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Adapun untuk biaya perekrutan hingga penggajian tenaga pendamping ini tidak akan membebani koperasi. Semua anggaran berasal dari kas negara melalui APBN, dan sudah mendapatkan persetujuan DPR.

“Kalau business assistant kan dari kita (Kemenkop), dari APBN. Dan itu sudah disetujui DPR,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi koperasi untuk fokus pada pengelolaan usaha tanpa harus terbebani biaya tambahan bagi tenaga pendamping.

Kementerian Koperasi menggandeng Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) dalam proses rekrutmen besar-besaran ini. Dari seleksi tersebut, sebanyak 8.000 orang akan dipilih untuk menjadi Asisten Bisnis, dengan honorarium Rp 7,25 juta per bulan.

Tak hanya mendampingi secara administratif, para Asisten Bisnis juga memiliki tugas strategis. Mulai dari mengarahkan koperasi agar terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOPDES), menyusun rencana bisnis, hingga mendampingi pengajuan pembiayaan ke bank-bank Himbara.

"Ya tapi kira-kira ada 8.000 bisnis asisten yang akan nanti membantu mendampingi koperasi desa kelurahan merah putih," ujarnya.