Liputan6.com, Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) berharap kebijakan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas emas dapat diatur secara adil dan transparan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.
“Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” ujar Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, dikutip dari Antara, Minggu (19/10/2025).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui sedang menyusun regulasi DMO emas, yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat Komisi VI DPR bersama Antam pada akhir September lalu.
Sebagai bagian dari holding BUMN tambang MIND ID, Antam saat ini menghadapi tantangan pasokan akibat meningkatnya permintaan dan berkurangnya suplai, terutama setelah insiden longsor di tambang emas PT Freeport Indonesia, salah satu pemasok utama emas domestik.
Sinkronisasi Kebijakan
Wisnu menilai, agar implementasi aturan DMO emas berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, terutama antara aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya.
“Diperlukan harmonisasi kebijakan agar terbentuk ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat serta berdaya saing,” katanya.
Ia menambahkan, penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Menurutnya, Antam mendukung sepenuhnya langkah pemerintah memperkuat pasokan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya domestik, yang dianggap sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar, industri, dan nilai tambah mineral nasional.
Momentum Penting
Lebih lanjut, Wisnu menegaskan bahwa penentuan besaran DMO emas sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.
“Antam mendukung penuh langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” ujar Wisnu.
Ia optimistis, penerapan DMO emas secara proporsional dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat industri logam mulia nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta memperbesar kontribusi sektor tambang terhadap perekonomian nasional.
Dengan prinsip transparansi dan keadilan, Antam berharap kebijakan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga membuka peluang investasi baru di sektor pertambangan emas dan perak Indonesia.
Menteri Bahlil Buka Opsi Kebijakan DMO Emas
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka opsi untuk menerapkan kebijakan domestik market obligation (DMO), atau kewajiban pasok dalam negeri untuk komoditas emas.
Lantaran, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kerap melakukan impor emas demi menutupi kebutuhan dalam negeri yang terus membesar. Di sisi lain, banyak perusahaan tambang lebih memiliki ekspor ketimbang menyetor emas kepada Antam.
"Jadi gini, menyangkut dengan B2B Antam, itu silakan dibicarakan," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Bahlil melanjutkan, Antam sebenarnya sudah menjalin kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 30 ton, yang berasal dari Tambang Grasberg, Papua.
"Kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smelter, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas," bebernya.
Insiden Tambang Grasberg
Sayangnya, Tambang Grasberg milik Freeport Indonesia sementara sedang setop operasi imbas musibah beberapa waktu lalu. Otomatis itu bakal membuat pasokan emas batangan yang berasal dari dalam negeri untuk Antam berkurang.
"Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan," kata Bahlil.
"Apa yang akan dilakukan? Ke depan kita lagi membahas, meng-excercise dengan Dirjen Minerba, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk kemudian bisa mengoptimalkan kebutuhan daripada Antam terhadap emas itu sendiri," bebernya.