Kerugian Penundaan Pengangkatan CPNS Diramal Sentuh Rp 6,76 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Ekonom di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak Maret sampai Oktober 2024 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa perkiraan itu berdasarkan hitungan dari asumsi rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. 

Asumsi juga diambil dari 80% gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp 3 juta per bulan.

"Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS ya artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah," ungkap Bhima di Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).

"Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp 6,76 triliun," terangnya.

Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS, Bhima mengungkapkan, bisa lebih besar lagi ke total ekonomi.

"Ini sedang kami hitung," katannya.

Tertundanya pengangkatan CPNS menyebabkan status calon ASN hingga 9 bulan, mengingat sebagian sudah resign juga dari pekerjaan sebelumnya.

"Padahal fungsi pembukaan CPNS itu iuga untuk menyerap tenaga kerja disaat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK," ujar Bhima.

Bhima menilai, indikasi penundaan pengangkatan CPNS dikarenakan tiga faktor.

"Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Jadi belanja pegawai nya dihemat. Kedua, efek efisiensi anggaran untuk MBG dan program prioritas berdampak ke alokasi belanja pegawai," paparnya.

"Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, pasti ganggu pos belanja lainnya. Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah akhirnya missmatch dengan kebutuhan," imbuh Bhima.