Kena Tarif Impor 32% di AS, Indonesia Harus Apa?

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar meminta pemerintah dalam hal ini segera menyikapi pemberlakuan tarif impor 32 % untuk ekspor Indonesia ke AS. Pasalnya pengenaan tarif tersebut membuat penurunan pada output ekonomi nasional.

"Dampak tarif Trump yang akan berlaku sejak 1 Agustus mendatang akan signifikan terhadap ekonomi Indonesia, karena transaksi Indonesia ke AS mencapai kurang lebih 10 persen dari total ekspor Indonesia ke AS," ujarnya di komplek Parlemen Jakarta.

Sektor usaha dengan produk sepatu, alas kaki, pakaian jadi dan produk kayu, kata politisi dari Golkar ini, memiliki nilai ekspor ke AS mencapai 1 miliar dollar masing masing sektor. Imbas tarif akan mengubah neraca perdagangan Indonesia yang masih kokoh.

"Apalagi sektor-sektor usaha tersebut merupakan sektor padat karya yang menghasilkan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Penurunan produksi akan berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor tersebut," tegasnya.

Menurutnya akan ada tekanan yang berat pada industri padat karya, utamanya pada industri tekstil atau garment. Rasionalisasi oleh perusahaan akan dilakukan ketika terjadi penurunan produksi dan pasar yang semakin berat.

"Dalam jangka pendek pemerintah perlu membuat skema bantuan, pengurangan pajak atau pemberian insentif bagi industri terdampak agar tidak terjadi PHK besar-besaran. Stimulus modal tersebut penting agar produksi tetap terjaga," ujarnya.

Doni juga meminta pemerintah dapat menjaga industri dalam negeri dari serbuan barang barang dari tekstil atau elektronik dari China, Bangladesh atau Vietnam yang juga mencari pasar baru pasca penerapan tarif trump tersebut.

"Perkerjaan rumah selanjutnya bagi Kemendag adalah mencarikan pasar baru tehadap produk-produk yang memiliki ketergantungan ekspor ke AS. Perluasan mitra dagang ini sangat mendesak diupayakan dengan mengoptimalkan hubungan dagang di tingkat regional maupun lewat BRICS,"imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal menerapkan tarif impor 32% atas produk asal Indonesia. Lantas, bagaimana dampaknya ke perusahaan pelat merah?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih menunggu penjelasan teranyar dari tim negosiasi tarif resprokal ini. Adapun, tim negosiasi itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Saya belum dapat informasi konkret dari Pak Menko," kata Erick ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Dia menuturkan, BUMN ditugaskan untuk ikut sebagai bagian dari negosiasi. Caranya bisa dengan melakukan transaksi untuk mengubah struktur defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia. 

"Dari hasil rapat yang terakhir kami, dari BUMN ditugaskan untuk bisa menjaga swasembada energi salah satunya jangan sampai shock di market apa segala. Termasuk investasi di luar negeri melalui Danantara. ya, itu yang kita sedang fokuskan. Termasuk pengadaan pesawat terbang yang memang kita masih kurang," terangnya.

"Jadi baru sampai situ, saya tidak masuk ke tim resmi negosiasi, tapi kita supporting system kepada tim negosiasi dari BUMN," Erick menambahkan.

Erick menjelaskan, BUMN bisa terlibat di transaksi dengan AS misalnya dalam membeli minyak mentah dari negara Paman Sam. Ini bisa dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Serupa, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga bisa terlibat atas transaksi pembelian pesawat Boeing.

"Dia (BUMN) supporting system untuk menjaga transaksi, enggak hanya dari BUMN, dari private sector kan banyak," pungkasnya.