Kejanggalan Data di Gudang Beras Cipinang, Ini Penjelasan Mentan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya dugaan praktik permainan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

Dalam pernyataannya, Amran menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga distribusi beras agar tidak dimonopoli oleh segelintir pihak yang merugikan petani dan konsumen.

“Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Satu, produsen menjerit harga di bawah HPP, kemudian konsumen menjerit harga di atas HET,” ujar Amran kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

Negara Harus Hadir

Amran menyebut negara harus hadir untuk melindungi kedua pihak, baik produsen maupun konsumen, dari permainan yang dilakukan oleh perantara atau middleman.

Ia meminta semua pihak terkait untuk tidak membiarkan petani dan masyarakat berjalan sendiri dalam menghadapi tekanan harga dan distribusi.

“Dua-dua kita harus jaga, jangan biarkan mereka jalan sendirian. Kita harus dampingi, jangan hanya segelintir orang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah,” tegas Mentan.

Amran juga menyinggung soal ketimpangan harga beras yang semakin terasa di lapangan. Ia menjelaskan bahwa harga gabah di tingkat petani dan penggilingan menurun, sedangkan harga beras di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan. 

Lebih lanjut, Amran menyampaikan kejanggalan data distribusi beras di Pasar Induk Cipinang. Ia mengungkapkan adanya hari tertentu di mana volume keluar-masuk beras meningkat tidak wajar.

“Artinya apa? Ada yang tidak benar. Data dari Cipinang, kita dapatkan ada yang abnormal, tidak normal yang biasanya masuk keluar beras itu 1.000 sampai 3.500 ton per hari. Tetapi ada satu hari selama lima tahun, satu hari keluar 11.000 ton dan setelah BPS mau pengumuman,” jelas Amran.

Meskipun menyebutkan adanya manipulasi data, Amran tetap menekankan bahwa pemerintah akan memeriksa hal tersebut secara menyeluruh. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah terhadap praktik mafia pangan.

Amran juga memaparkan dampak dari praktik ini terhadap kesejahteraan petani. Dengan populasi petani padi yang mencapai puluhan juta, ia menekankan negara harus hadir untuk memastikan para petani tidak dirugikan.

Berdampak pada Penghasilan Petani

Ia juga memaparkan penghasilan petani masih sangat kecil, yakni hanya sekitar satu hingga satu setengah juta rupiah per bulan per rumah tangga. Karena itu, ia mengingatkan selisih harga dari petani ke konsumen justru dinikmati oleh middleman dengan nilai yang sangat besar.

“Kita hitung-hitungan, petani itu dapatnya Rp1.000.000–Rp1.500.000 per bulan, per rumah tangga. Itu per orang dan petani padi ada 100 juta orang, kita harus jaga,” ucapnya.

Sedangkan untuk middleman bisa berpenghasilan sangat besar karena adanya selisih harga dari petani dan konsumen yang jika ditotal nilainya bisa mencapai Rp42 triliun. Hal ini jika selisih antara petani dan konsumen Rp2.000 dan dengan prediksi produksi beras hingga Juli 2025 sebesar 21,7 juta ton seperti yang diperkirakan oleh BPS.