Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah tepat.

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah memandang, kebijakan tersebut dianggap penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional, dan melindungi konsumen dari risiko harga yang tidak stabil.

“Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan demikian, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” ujar Trubus, dikutip dari Antara, Jumat (19/9/2025).

Sementara itu, terkait desakan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta agar pemerintah kembali membuka kuota impor tambahan karena kekurangan BBM, dia mengatakan pihak swasta harus menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran.

“Kalau stok habis sebelum akhir tahun, itu harusnya menjadi pelajaran penting bagi industri untuk memperbaiki perencanaan logistik, bukan sekadar meminta tambahan impor,” katanya.

Dia mengatakan hal tersebut karena kuota impor BBM untuk swasta telah dinaikkan 10 persen hingga mencapai 110 persen dari pagu awal oleh pemerintah dibandingkan tahun 2024.

Sebelumnya, kelangkaan BBM sejumlah SPBU milik swasta seperti BP, Shell dan Vivo, membuat pemerintah merespons hal tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan agar SPBU swasta bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) terkait pemenuhan stok BBM. Terlebih, pemerintah telah memberikan kuota tambahan impor sebesar 10 persen pada tahun ini.

‎"Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri, kalau mau lebih silakan berkolaborasi dengan Pertamina," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (17/9).

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

“Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Shell Indonesia kehabisan bahan bakar jenis Super (92), V-Power (95) hingga Nitros (98). Sehingga, hanya menyediakan bahan bakar V-Power/Diesel saja.

Kekosongan itu salah satunya terjadi di SPBU Shell di kawasan Jakarta Selatan. Kekosongan bahan bakar selain jenis V-Power/Diesel itu sudah dialami sejak tiga Minggu lalu. 

Salah satu operator SPBU Shell yang tak ingin disebut namanya, menceritakan nasib mereka. Beredar kabar, terjadi pengurangan karyawan di beberapa SPBU Shell.

"Kalau karyawan sih Alhamdulillah masih normal. Kalau tempat lain saya enggak tahu juga," ujarnya.