Jurus Atasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta  kembali menjadi sorotan dalam sebulan terakhir lantaran stok bahan bakar minyak (BBM) kembali langka, Pertamina dan SPBU swasta menyepakati sejumlah hal dalam mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Jelang akhir pekan ini usai rapat bersama Pemerintah, Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Pertamina sepakat berkolaborasi dalam mekanisme pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat pemerintah bersama pengusaha SPBU swasta dan Pertamina pada Jumat, 19 September 2025.

Hasil rapat menyepakati pengusaha SPBU swasta bersedia membeli BBM dari Pertamina dengan sejumlah ketentuan. SPBU swasta setuju membeli dan berkolaborasi dengan Pertamina untuk mekanisme pembelian BBM. Pertama, syaratnya harus berbasis base fuel, yang berarti belum dicampur-campur.

"Jadi barangnya itu ibarat bikin teh, tadi dirjen saya menjelaskan kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, tapi sekarang mereka bilang jangan teh, katanya air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing dan ini juga sudah disetujui,” kata Bahlil saat konferensi pers, Jumat, 19 September 2025, dikutip Sabtu (20/9/2025).

Kedua, Bahlil Lahadalia menuturkan, ada kesepakatan bersama antara Pertamina dan pengusaha SPBU swasta yakni ada joint surveyor. Hal ini untuk memastikan kualitas dan keterbukaan harga. “Jadi sebelum barang berangkat akan ada persetujuan bersama yang dilakukan,” kata Bahlil.

Ketiga, persetujuan soal harga. Bahlil memastikan Pertamina akan fair terhadap harga sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Yang ketiga juga menyangkut dengan harga, kita ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas tetapi kita juga harus fair, enggak boleh ada yang dirugikan,” kata Bahlil.

Bahlil mendorong Pertamina dan SPBU swasta juga terbuka.

“Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama semua terbuka dan sudah disetujui juga terjadi open book dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju,” kata dia.

Bahlil mengatakan, kesepakatan itu mulai dijalankan segera. Selain itu, ia menegaskan, stok cadangan BBM nasional saat ini aman di kisaran 18-21 hari.

Pemerintah menargetkan dalam waktu paling lambat tujuh hari ke depan, pasokan BBM tambahan sudah masuk ke Indonesia dan akan digunakan oleh SPBU swasta.

Impor BBM Tambahan SPBU Swasta Bukan Skema Satu Pintu

Bahlil menegaskan, bila mekanisme impor BBM bagi SPBU swasta lewat Pertamina bukan skema satu pintu.

langkah impor BBM dengan melibatkan BUMN energi tersebut karena stok impor tambahan SPBU swasta yang sudah menipis saat ini. Bahkan kuota untuk swasta pada 2025 telah ditingkatkan 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024 maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1 juta 100 kiloliter.  Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi gak ada itu satu pintu-satu pintu,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat, 19 September 2025.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri berjanji Pertamina bakal transparan dan terbuka (open book) dalam mengimpor BBM tambahan untuk SPBU-SPBU swasta.

"Dengan demikian, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor, bersama-sama kita melihat, dari saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka, sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan," ujar Simon A. Mantiri menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

Tak Ada Impor Satu Pintu

Selain itu, Simon juga menegaskan Pertamina tidak memonopoli impor BBM untuk swasta, karena BBM yang diimpor Pertamina saat ini dikhususkan hanya untuk BBM di luar kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, impor BBM yang masih masuk dalam kuota dapat dilakukan langsung oleh swasta.

"Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi, tadi untuk penambahan, sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari Kementerian (ESDM, red.) untuk dikolaborasikan dengan Pertamina," Simon menambahkan.

Simon melanjutkan tidak ada kebijakan impor satu pintu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kuota yang telah diberikan kepada pemilik SPBU swasta tiap tahunnya. Untuk tahun 2025, swasta mendapatkan kuota impor BBM 10 persen lebih besar daripada kuota yang diberikan pada tahun 2024.

"Tidak ada kebijakan satu pintu, kecuali untuk penambahan. Untuk penambahan ini kan di luar kuota," ujar Simon Aloysius Mantiri.

Simon juga memastikan swasta menerima base fuel atau BBM dengan kadar oktan murni tanpa zat aditif. Dengan demikian, masing-masing dari pemilik SPBU swasta itu dapat lanjut mengolah base fuel tersebut sesuai spesifikasinya masing-masing.

"Base fuel ini adalah base fuel awal yang nantinya kemudian diracik, atau ditambahkan aditif sesuai dengan resep atau rahasia dapur dari masing-masing badan usaha. Dengan demikian, tadi kami sudah menemukan titik temu. Nah tentunya masing-masing badan usaha memiliki strategi, memiliki kiat-kiat tertentu, sekaligus memiliki resep tertentu untuk mendorong kualitas BBM yang semakin bermutu di masyarakat," ujar Dirut Pertamina.

Istana Negara menanggapi isu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan SPBU swasta, yang mencuat setelah terjadinya keterbatasan pasokan BBM jenis bensin. Belakangan, memang ramai di sosial media narasi petugas pom bensin swasta yang malah berjualan kopi literan.

“Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait,” tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo menegaskan, pemerintah akan mencari solusi dan jalan keluar terbaik agar tidak terjadi PHK terhadap para karyawan SPBU swasta.

“Untuk sekali lagi mencari, segera mencari jalan keluar, supaya dan mengantisipasinya. Supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti yang tadi disampaikan (PHK),” jelas dia.

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Shell Indonesia kehabisan bahan bakar jenis Super (92), V-Power (95) hingga Nitros (98). Sehingga, hanya menyediakan bahan bakar V-Power/Diesel saja.

Kekosongan itu salah satunya terjadi di SPBU Shell di kawasan Jakarta Selatan. Kekosongan bahan bakar selain jenis V-Power/Diesel itu sudah dialami sejak tiga Minggu lalu.

Salah satu operator SPBU Shell yang tak ingin disebut namanya, menceritakan nasib mereka. Beredar kabar, terjadi pengurangan karyawan di beberapa SPBU Shell.

"Kalau karyawan alhamdulillah masih normal. Kalau tempat lain saya enggak tahu juga," kata dia.

Meski pasokan bahan bakar sudah tiga pekan kosong, karyawan di SPBU tersebut tetap diminta bekerja sesuai jam kerja. Mereka masih tetap semangat bekerja seperti biasanya, dengan pembagian dua sif yaitu dari pagi pukul 06.00 Wib hingga malam 22.00 WIB.

"Enggak ada perubahan (jam kerja) kalau di sini, masih sama dua sif, ada yang nyambung malem," ia menambahkan.