Jelang KTT APEC, PM Korea Selatan Minta Aksi Merendahkan Wisatawan Asing Harus Dihapuskan

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Kim Min-seok menilai pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) merupakan kesempatan untuk menampilkan martabat nasional Republik Korea yang telah pulih.

Seiring hal itu, Kim Min-seok menegaskan langkah tegas terhadap segala bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap wisatawan asing menjelang KTT APEC yang akan digelar akhir Oktober 2025.Demikian seperti dikutip dari Antara, Rabu (15/10/2025).

Ia mengatakan, hal itu saat rapat keamanan publik bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Cho Hyun dan Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung, di tengah maraknya aksi unjuk rasa anti-China di berbagai wilayah Seoul.

“Pemerintah memandang pertemuan APEC bukan sekadar ajang diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menampilkan martabat nasional Republik Korea yang telah pulih,” ujarnya, merujuk pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November di Kota Gyeongju, wilayah tenggara Korea Selatan.

PM Korea Selatan menyoroti keberlanjutan aksi kebencian terhadap warga asing di sejumlah lokasi yang dinilainya merugikan citra negara.

"Tindakan destruktif seperti ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga asing, tetapi juga mengganggu kegiatan usaha para pedagang kecil setempat,” ujar dia.

Ia mengakui pentingnya kebebasan berpendapat, tetapi menekankan kebebasan tersebut harus dijalankan tanpa melanggar hak dan keselamatan orang lain.

"Saya percaya bahwa tindakan diskriminatif dan ungkapan yang merendahkan terhadap orang asing harus dihapuskan sepenuhnya, karena hal itu mencederai martabat dan posisi Republik Korea di dunia internasional,” ujar Kim.

Ia menegaskan, setiap kementerian diminta menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap setiap tindakan yang memicu kebencian serta diskriminasi terhadap wisatawan asing dan merugikan para pelaku usaha kecil.

Sebelumnya, dalam forum Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung reformasi menyeluruh terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan dapat diandalkan.

Salah satu agenda utama dalam reformasi WTO yang didukung Indonesia adalah pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat.

Hal ini mencakup pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO yang saat ini mengalami stagnasi akibat belum adanya konsensus di antara negara anggota.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," ujar Mendag Budi dikutip dari ANTARA, Jumat (16/5/2025).

Sistem penyelesaian sengketa yang efektif dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap WTO sebagai pengatur utama perdagangan global.

Mendag menegaskan, Indonesia mendorong agar sistem ini segera difungsikan kembali demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota.

Dalam forum tersebut, Mendag Budi juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia menilai tindakan proteksionis tersebut dapat mengganggu stabilitas perdagangan global dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menegaskan tidak akan menempuh langkah pembalasan (retaliasi). Sebaliknya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," tegas Budi.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas ekonomi global serta keinginannya untuk menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan dalam forum perdagangan internasional.