Ini Syarat Program Paket Ekonomi 2025 Berjalan Optimal

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah memastikan pelaksanaan program paket ekonomi 2025 berjalan optimal. Perlu konsistensi antarpemerintah hingga memperkuat sosialisasi di lapangan.

Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira mengatakan, kunci keberhasilan terletak pada implementasi di lapangan. Perlu adanya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah agar program berjalan konsisten. 

"Pendampingan serta edukasi kepada UMKM dan pekerja digital juga harus diperkuat supaya fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal," ucap Anggawira dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Dia turut meminta ada evaluasi berkala mengenai pelaksanaan program tersebut. Tak hanya itu, Anggawira menyoroti perlunya komunikasi terbuka dengan pelaku usaha guna mengantisipasi berbagai hambatan.

"Selain itu, manfaat kebijakan perlu dirasakan secara merata, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar tetapi juga menjangkau daerah-daerah," tegasnya.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tutup Anggawira.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membahas program Paket Ekonomi 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto. Total terdapat 17 kebijakan ekonomi yang akan dijalankan pada 2025. Sebagian di antaranya juga akan berlanjut pada 2026.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025. Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," terang Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dalam Program Paket Ekonomi  ini dibagi dalam tiga kategori Paket Ekonomi 2025. Pertama adalah Delapan Program Akselerasi 2025, kedua adalah Empat Program Lanjutan di 2026 dan ketiga adalah Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja.

• Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Target 20.000 penerima dengan anggaran Rp 198 miliar (APBN 2025) dan Rp 198 miliar (APBN 2026).

• Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar 552 ribu pekerja, anggaran Rp 120 miliar (APBN 2025) dan Rp 480 miliar (APBN 2026).

• Bantuan pangan periode Oktober–November 2025. Menjangkau 18,3 juta KPM dengan anggaran Rp 7 triliun.

• Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik) selama 6 bulan. Target 731.361 orang dengan anggaran Rp 36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.

• Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Menyasar 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar (selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).

• Program Padat Karya Tunai (cash for work). Target 609.465 orang dengan anggaran Rp 3,5 triliun (Kemenhub) dan Rp 1,8 triliun (Kementerian PUPR).

• Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025. Menargetkan 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026) dengan anggaran Rp 175 miliar (2025) dan Rp 1,05 triliun (2026).

• Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta). Fokus perbaikan kualitas permukiman serta platform pemasaran UMKM dan gig economy. Akan diperluas ke Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran Rp 2,7 triliun dari dana kontinjensi Pemprov DKI Jakarta dan Kemenparekraf.