Ini Pemicu Rokok Ilegal Makin Marak Beredar di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya (UB) mendorong pemerintah segera mengambil keputusan agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah.

Direktur Pusat PPKE FEB UB Candra Fajri Ananda menyatakan pihaknya juga menekankan urgensi penyusunan peta jalan industri hasil tembakau (IHT) yang komprehensif, realistis, dan multidimensi, yang mencakup aspek fiskal, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga perlindungan tenaga kerja, dengan tujuan menjaga keberlangsungan industri kretek nasional.

"Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara pengendalian konsumsi tembakau, pemberantasan rokok ilegal, dan keberlanjutan IHT akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, keadilan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar dia dikutip dari Antara, Senin (1/12/2025).

Hal itu dikatakannya menanggapi perhatian luas yang diterima di Twitter (X) terhadap hasil penelitian PPKE belum lama ini. Kajian tersebut menyoroti fenomena meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang dipicu oleh adanya ketidakseimbangan regulasi antara rokok legal dan rokok ilegal di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Sentimen positif dalam diskusi daring mencapai 73,87 persen yang menunjukkan bahwa masyarakat luas mendukung upaya untuk menghentikan peredaran rokok ilegal dan mendorong pemerintah segera merumuskan peta jalan kebijakan IHT yang lebih komprehensif dan seimbang.

"Tingginya dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat memandang isu ini sebagai masalah nasional yang memerlukan tindakan cepat dan solusi kebijakan berbasis riset akademik, bukan sekadar wacana political statement," ujar Candra Fajri.

Dikatakannya, kajian PPKE mengungkap bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai yang dilakukan secara agresif dalam beberapa tahun terakhir tidak disertai dengan penguatan pengawasan distribusi di lapangan, sehingga memicu fenomena downtrading.

Data perilaku konsumsi masyarakat menunjukkan bahwa 55,3 persen perokok ilegal memilih produk dengan harga di bawah Rp1.000 per batang, serta warung kecil menjadi pusat distribusi rokok ilegal sebesar 86 persen, sehingga memperkuat argumentasi bahwa pasar ilegal semakin menguasai segmen konsumen yang sensitif terhadap harga.

"Alih-alih menurunkan prevalensi merokok seperti yang menjadi tujuan utama cukai, kebijakan tersebut justru menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk beralih ke rokok ilegal, bukan berhenti merokok," katanya.

Oleh karena itu Prof Candra berharap bahwa kajian tersebut dapat menjadi landasan objektif bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan arah kebijakan publik yang lebih bijaksana dan efektif.

"Dukungan publik yang lahir dari diskusi ilmiah ini diharapkan mampu mengubah kesadaran sosial menjadi dorongan politik yang kuat untuk menempatkan penanganan rokok ilegal sebagai prioritas nasional," katanya.

Sebelumnya, industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia menunjukkan kinerja ekspor produk tembakau seperti rokok yang melonjak signifikan dari tahun ke tahun. Sumbangan besar itu menegasakan kontribusi besar terhadap devisa negara.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin Indonesia) Saleh Husin mengungkapkan, pendapatan devisa yang dihasilkan dari ekspor tembakau dan produknya secara keseluruhan terus meningkat hingga 94 persen. Pada 2020 sekitar USD 600 juta, dan terus bertambah sampai dengan 2024 sekitar USD 1,8 miliar atau setara Rp 30.042 triliun (kurs Rp 16.690 per dolar AS).

"Produksi daripada rokok ini memang terus meningkat kira-kira sekitar 515 miliar batang, tapi dari jumlah tersebut, 55 persen itu untuk di dalam negeri, 45 persen itu untuk pasar ekspor," jelasnya.

Saleh menyampaikan, pendapatan negara dari sektor IHT kian melejit dengan ditambah Cukai Hasil Tembakau (JCHT). Pada 2013, CHT sudah menyumbang sekitar Rp 213 triliun dan tiap tahun terus meningkat hingga 2024 sekitar Rp 216 triliun.

Meski berkontribusi besar, IHT dihadapkan pada tantangan besar berupa peredaran rokok ilegal. Ia menyoroti kondisi Indonesia yang termasuk memiliki underground economy secara signifikan. "Underground economy kita ini kan termasuk salah satu yang paling merah di dunia. Kira-kira sekitar 23,8 persen dari PDB kita," ungkapnya.

Saleh mengaitkan tingginya aktivitas ekonomi bawah tanah ini dengan peredaran rokok ilegal yang berakibat melenyapkan potensi penerimaan negara yang seharusnya besar. Ia mengutip penelitian Universitas Paramadina, yang menunjukan potensi cukai yang hilang akibat rokok ilegal mencapai 10 persen dari total penerimaan, atau sekitar Rp 23-25 triliun.

Data penindakan menunjukkan peredaran rokok ilegal turun sekitar 11 persen. Hanya saja, jumlah batang rokok yang ditindak justru meningkat hingga 37 persen, mencapai 800 juta batang sampai dengan September 2025. Peredaran rokok ilegal ini didominasi oleh rokok kretek mesin tanpa cukai.

"Salah satu yang dapat kami syaratkan tentu yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, di samping itu juga betul bahwa investasi harus didekatkan," ujar Saleh.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, mengutarakan bahwa Indonesia merupakan eksportir produk tembakau terbesar keempat di dunia.