Indonesia Kena Tarif Impor Trump 32%, Masih Ada Peluang Negosiasi?

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih melihat peluang negosiasi atas pengenaan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia akan dikenakan tarif 32 persen mulai 1 Agustus 2025 mendatang.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menegaskan masih menunggu sikap pemerintah soal penetapan tarif impor ini. Mengingat lagi, proses negosiasi masih terus berlangsung.

"Apindo memandang penting untuk menunggu pernyataan dan posisi resmi Pemerintah Indonesia guna memastikan pijakan bersama dalam menyikapi situasi ini," kata Shinta dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/7/2025).

Shinta memandang, masih adanya waktu hingga 1 Agustus membuka peluang negosiasi terus berjalan. Artinya, tarif 32 persen belum tentu mutlak diberlakukan.

"Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia," ungkapnya.

"Dalam kerangka tersebut, Apindo menilai bahwa pengumuman pengenaan tarif 32 persen oleh Presiden Donald Trump pada 1 Agustus perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika negosiasi," imbuh Shinta.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan untuk fokus merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diwakili oleh U.S. Secretary of Commerce, Howard Lutnick dan United States Trade Representative, Jamieson Greer pada Rabu, 9 Juli 2025.

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam melakukan pembahasan lanjutan terkait kebijakan tarif pemerintahan Presiden Trump, setelah diterbitkannya Surat Presiden Trump kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Juli 2025, yang menyampaikan besaran tarif resiprokal untuk Indonesia dan masa pemberlakuan yang akan mulai pada 1 Agustus 2025.

Menko Airlangga ditemui langsung oleh 2 pejabat AS yang memang mempunyai kewenangan dan tugas dalam pembahasan tarif resiprokal, yaitu Secretary Lutnick dan Ambassador Greer.

Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima langsung oleh Pemerintah AS untuk membahas kelanjutan dari proses perundingan tarif. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen untuk menjaga stabilitas hubungan dagang antar kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan konstruktif dengan pihak AS.

Perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi.

Sesuai dengan Surat dari Presiden Trump dimaksud, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan kembali perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan, sampai menjelang tanggal pemberlakuan 1 Agustus 2025, untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progress perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan, untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut dan menuntaskan perundingan tarif ini dengan prinsip yang saling menguntungkan,” ujar Menko Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (10/7/2025).

Perundingan kali ini berjalan sangat baik dan konstruktif, sama dengan beberapa perundingan sebelumnya, dengan memberikan ruang untuk membuat kesepakatan lebih lanjut, baik yang terkait dengan besaran tarif resiprokal maupun offer yang disampaikan Indonesia. Menko Airlangga menegaskan kembali hubungan Indonesia dan AS selama ini sudah terjalin sangat baik dan akan terus diperkuat.

"Kita ingin meningkatkan hubungan komersial Indonesia dengan AS. Beberapa hari lalu, Perusahaan-perusahaan Indonesia di bidang energi dan pertanian telah menandatangani MoU dengan Perusahaan-perusahaan dan Asosiasi Usaha AS untuk pembelian produk unggulan AS dan mendorong peningkatan investasi," lanjut Menko Airlangga.