Indonesia Dukung Reformasi WTO di Forum APEC

Liputan6.com, Jakarta Dalam forum Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung reformasi menyeluruh terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan dapat diandalkan.

Salah satu agenda utama dalam reformasi WTO yang didukung Indonesia adalah pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat.

Hal ini mencakup pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO yang saat ini mengalami stagnasi akibat belum adanya konsensus di antara negara anggota.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," ujar Mendag Budi dikutip dari ANTARA, Jumat (16/5/2025).

Demi Jaga Kepercayaan WTO

Sistem penyelesaian sengketa yang efektif dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan terhadap WTO sebagai pengatur utama perdagangan global.

Mendag menegaskan, Indonesia mendorong agar sistem ini segera difungsikan kembali demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota.

Dalam forum tersebut, Mendag Budi juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ia menilai tindakan proteksionis tersebut dapat mengganggu stabilitas perdagangan global dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menegaskan tidak akan menempuh langkah pembalasan (retaliasi). Sebaliknya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," tegas Budi.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas ekonomi global serta keinginannya untuk menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan dalam forum perdagangan internasional.

Mendag juga menekankan pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu substansial WTO, seperti subsidi pertanian dan perikanan. Ia menyerukan agar proses negosiasi berjalan secara transparan dan inklusif, sesuai mandat Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), khususnya SDG 14.6 yang berkaitan dengan konservasi sumber daya laut.

Menjelang Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (MC14) yang akan digelar pada 2026 di Kamerun, Indonesia menyatakan dukungan terhadap implementasi Visi Putrajaya 2040.

Visi ini mencerminkan komitmen APEC untuk membangun kawasan perdagangan bebas dan terbuka yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh anggota untuk mencapai hasil yang substantif dan seimbang pada MC14 mendatang," pungkas Budi.