Erick Thohir Minta Anggaran Rp 604 Miliar Buat Kementerian BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan anggaran sebesar Rp 604 miliar untuk 2026. Sebagian kebutuhan ini akan ditambal dari setoran dividen dari perusahaan umum (Perum) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Usulan anggaran ini naik dari tahun ini sebesar Rp 215 miliar. Erick menjanjikan permintaan anggaran ini tidak akan merugikan keuangan negara. Lantaran, ada skema setoran dividen dari BUMN, baik melalui Danantara maupun BUMN Perum.

"Tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di perum nanti ada dividen. Ya kita lihat dengan perbaikan perum kita yakinin nanti ada tambahan dividen di situ atau 1 persen yang memang dari Danantara sendiri," kata Erick.

Hal tersebut menurut dia masih terus dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Maupun skema setoran dividen dengan Danantara.

"Jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara. Nah ini yang kita coba bicarakan dengan pihak Kementerian, tetapi secara undang-undangnya payung hukumnya kuat memang sudah di kami," dia menambahkan.

Melalui paparannya, Erick merinci rencana penggunaan anggaran Rp 604 miliar untuk 2026 tadi. Diantaranya ada untuk menjalankan peran sebagai regulator, pengawasan, pemegang saham Seri A dan Perum, Belanja Pegawai, hingga Administrasi dan Operasional.

Pembagiannya, Kementerian BUMN sebagai regulator Rp 111 miliar, Pengawasan Rp 118 miliar, Pemegang Saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar.

Lalu, Belanja Pegawai Rp 117 miliar, serta Administrasi dan Operasional Rp 157 miliar. Adapun, Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif Rp 150 miliar, artinya ada usulan tambahan Rp 454 miliar, sehingga totalnya Rp 604 miliar.

BUMN Kena Efisiensi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan meninjau potensi efisiensi dalam operasional perusahaan pelat merah, termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga pengurangan jumlah komisaris di BUMN.

Erick menyampaikan, hal tersebut akan dibahas bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani. Ia berharap setiap tinjauan (review) yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi kinerja BUMN.

"Malam ini saya juga akan berdiskusi dengan Pak Rosan, apakah memungkinkan kita melakukan review operasional BUMN agar lebih efisien," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Ia membuka kemungkinan pemangkasan biaya perjalanan dinas dan pengurangan jumlah komisaris BUMN. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi.

"Kita sedang diskusi, apakah soal perjalanan dinas atau jumlah komisaris. Semua akan dibicarakan, sesuai arahan Bapak Presiden untuk efisiensi," tambahnya.

Realokasi Anggaran

Erick menegaskan, efisiensi tidak berarti menurunkan dampak ekonomi. Sebaliknya, efisiensi dimaknai sebagai relokasi anggaran agar lebih tepat guna. Ia memastikan bahwa dampak ekonominya tetap bisa dirasakan secara positif.

"Kita harap efisiensi ini tidak lantas dianggap sebagai penurunan kinerja ekonomi. Ini hanya pergeseran alokasi anggaran. Beri kesempatan pemerintah untuk melakukan penyesuaian tersebut, tentu akan tetap ada proses review," jelas Erick.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta agar jumlah komisaris di bank-bank BUMN, khususnya Himbara, dikurangi sebagai bagian dari upaya efisiensi. "Arahan Bapak Presiden terkait efisiensi juga sudah kita jalankan, misalnya pengurangan jumlah komisaris di bank-bank Himbara," kata Erick.