Dony Oskaria Rangkap Jabatan, Bos Danantara Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani memberikan tanggapan terkait rangkap jabatan Dony Oskaria yang kini menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Rosan menilai kehadiran Dony di dua posisi strategis itu justru memperkuat koordinasi dan sinergi antara Danantara dan BP BUMN dalam menjalankan berbagai program nasional.

“Pokoknya kami di Danantara tentunya dengan adanya BP BUMN menjadikan koordinasi yang lebih baik ke depannya,” ujar Rosan, dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan bahwa rangkap jabatan yang diemban Dony Oskaria menjadi peluang untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis yang selaras dengan kebijakan kementerian terkait.

“Karena banyak sekali program-program yang harus kami jalankan sesuai dengan asas kementerian yang ada di Danantara,” ucapnya.

Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kapala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memilih untuk tidak memberikan jawaban ketika ditanya mengenai kemungkinan Dony mundur dari jabatannya di Danantara di masa mendatang, terutama di tengah upaya pemerintah yang sedang memperketat aturan terkait rangkap jabatan pejabat publik.

Dony Oskaria resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP BUMN di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/10), setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN di Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024.

Sementara itu, dalam sidang pembacaan putusan uji materiil terhadap Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/8), MK menetapkan bahwa wakil menteri tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di BUMN maupun perusahaan swasta, serta pimpinan organisasi yang menerima pendanaan dari APBN atau APBD.

Dengan demikian, baik menteri maupun wakil menteri secara hukum tidak diperkenankan merangkap jabatan, sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan putusan itu, Pasal 23 UU Kementerian Negara kini berbunyi:

"Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD".

Plt. Menteri BUMN Dony Oskaria resmi dilantik menjadi Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prosesi pelantikan Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini pukul 15.30 WIB.

Profil Dony Oskaria

Dony Oskaria lahir pada 26 September 1969 di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tumbuh besar di daerah asalnya membuat Dony dikenal sebagai putra Minang. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Tanjung Alam, Tanah Datar, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 7 Padang.

Saat duduk di bangku kelas 2 SMP, Dony pindah ke Jakarta karena alasan tertentu. Di ibu kota, ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 75 Kebon Jeruk hingga lulus, lalu meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 78 Jakarta.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Dony memilih kuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung, jurusan Hubungan Internasional, dan berhasil meraih gelar sarjana pada 1994. Tak berhenti di situ, pada 2009 ia menempuh pendidikan lanjutan di The Asian Institute of Management, Filipina, dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

Karier profesional Dony dimulai di Bank Universal sebagai staf call center. Dari titik awal sederhana tersebut, ia menapaki perjalanan yang penuh tantangan hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Utama di sejumlah anak perusahaan CT Corp, termasuk PT Bank Mega Tbk pada 2004.

Seiring waktu, Dony menempati berbagai posisi penting, mulai dari CEO Trans Kalla Makassar, AntaVaya, Trans Studio, Trans Mall, hingga Trans Hotel. Pada 2014, ia masuk ke jajaran Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah adanya investasi CT Corp di maskapai tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya Januari 2016, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Dalam peran itu, ia dipercaya memimpin kelompok kerja pengembangan industri pariwisata.

Dedikasinya di sektor pariwisata membuat Dony kemudian menduduki posisi Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia pada 2020–2021. Setelah itu, pada 2021–2024, ia dipercaya menjadi Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia sekaligus Komisaris Citilink.

Pada 20 Oktober 2024, Dony resmi dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN. Selanjutnya, di 2025, ia juga menjabat Direktur Operasional Danantara. Hingga akhirnya pada Jumat (19/9/2025), Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN.