Dicoret dari Daftar PSN, Proyek PIK 2 Jalan Terus

Liputan6.com, Jakarta Proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 resmi dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, keputusan ini diambil karena arah pengembangan proyek tersebut dinilai lebih condong ke sektor properti, bukan pariwisata sebagaimana rencana awalnya.

"Itu memang sudah kita cabut. Yang dikasih sebetulnya kan untuk program pariwisata, bukan properti. Jadi itu dicabut saja," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Meski kehilangan label PSN, Airlangga memastikan proyek PIK 2 tidak akan berhenti di tengah jalan. Ia menegaskan bahwa kegiatan investasi dan pembangunan di kawasan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Investasinya sih jalan terus, gak ada pengaruhnya," katanya.

Adapun pencabutan proyek PIK 2 dari daftar PSN bukan sekadar wacana. Langkah tersebut tertuang secara resmi dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut status Proyek PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini dikembangkan oleh Agung Sedayu Group yang didirikan oleh Sugianto Kusuma (Aguan) pada tahun 1971.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 dan diundangkan dalam Berita Negara Nomor 717 Tahun 2025.

Dalam lampiran peraturan tersebut, dikutip Senin (13/10/2025), daftar PSN diperbarui dengan menghapus beberapa proyek, termasuk Proyek PIK 2, yang sebelumnya masuk dalam kategori sektor kawasan. Posisi proyek tersebut kini tercantum dengan keterangan “Dihapus” dalam daftar baru.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, serta penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RPJMN 2025–2029.

Dalam konsiderannya, pemerintah menegaskan bahwa perubahan daftar PSN kali ini bertujuan untuk memperkuat program yang berhubungan langsung dengan swasembada pangan, energi, dan air.

Menko Airlangga menjelaskan, perubahan ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi proyek nasional di bidang-bidang strategis yang memiliki dampak ekonomi luas, termasuk pembangunan bendungan, infrastruktur energi hijau, dan penguatan kawasan industri di luar Pulau Jawa.

Selain PIK 2, beberapa proyek lain di sektor pariwisata juga dicoret dari daftar PSN. Pemerintah kini memfokuskan dukungan pada Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan, serta pengembangan proyek-proyek berbasis industri berkelanjutan dan ketahanan ekonomi daerah.