Daftar Lengkap Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025 di Seluruh Indonesia, Masih Ada Waktu!

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki Oktober 2025, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kembali membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak, karena mereka dapat melunasi kewajiban tanpa dikenai denda.

Selain membantu meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak demi mendukung pembangunan wilayah.

Setiap provinsi memiliki kebijakan dan jadwal yang berbeda, mulai dari penghapusan denda keterlambatan hingga diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Oleh karena itu, wajib pajak disarankan segera mengecek daerah yang menggelar program ini agar tidak melewatkan kesempatan emas di bulan Oktober 2025.

Dikutip dari Antara, Kamis (9/10/2025), berikut ini daftar lengkap Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025:

1. Aceh (Hingga 31 Desember 2025)

Pemerintah Aceh membuka kesempatan luas bagi masyarakat dengan pembebasan pajak progresif serta penghapusan seluruh denda dan tunggakan kendaraan bermotor hingga akhir tahun.

Program ini diharapkan memotivasi wajib pajak yang sempat menunda pembayaran agar bisa menuntaskan kewajibannya tanpa beban sanksi.

2. Banten (Berlaku hingga 31 Oktober 2025)

Pemprov Banten menjadi salah satu daerah paling proaktif dalam memberikan keringanan pajak. Melalui program ini, masyarakat dibebaskan dari pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), selama pajak tahun berjalan telah dilunasi. Setelah pembayaran dilakukan, tunggakan tahun-tahun sebelumnya otomatis dianggap lunas.

3. Daerah Istimewa Yogyakarta (Hingga 31 Oktober 2025)

Pemerintah DIY juga menghapus denda PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang tertunggak. Masyarakat cukup membayar pokok pajak tahun berjalan untuk bisa menikmati pembebasan denda administratif. Program ini ditujukan bagi warga yang sempat terdampak kondisi ekonomi dan tertunda membayar pajak.

4. Lampung (Hingga 31 Oktober 2025)

Pemprov Lampung memperpanjang masa pemutihan pajak kendaraan hingga akhir Oktober. Salah satu keuntungan menarik adalah pembebasan pajak tahunan pertama bagi kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah ke wilayah Lampung.

5. Kalimantan Utara (Hingga Desember 2025)

Program pemutihan di Kalimantan Utara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak tanpa denda, hanya dikenakan biaya administrasi STNK, BPKB, dan TNKB sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Kalimantan Barat (Hingga 20 Desember 2025)

Pemprov Kalbar memberikan potongan pokok pajak kendaraan, pembebasan pajak progresif, serta gratis biaya BBNKB. Program ini berlaku bagi kendaraan roda dua maupun roda empat, dan diharapkan dapat mempercepat proses pembaruan data kendaraan.

7. Kalimantan Selatan (Hingga 31 Desember 2025)

Masyarakat Kalimantan Selatan cukup membayar pajak tahun berjalan untuk mendapatkan penghapusan denda dan tunggakan, serta diskon 25% untuk PKB kendaraan pribadi.

8. Papua Barat (Hingga Desember 2025)

Warga Papua Barat dapat menikmati pembebasan sanksi administratif, pengurangan pokok pajak kendaraan, dan keringanan BBNKB. Program ini juga menyasar pengusaha kecil dengan kendaraan komersial ringan.

9. Riau (Hingga 15 Desember 2025)

Bapenda Riau menghadirkan program pemutihan menyeluruh dengan penghapusan denda dan tunggakan lama, diskon untuk kendaraan mutasi masuk, serta tambahan potongan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

10. Kepulauan Riau (Hingga 15 November 2025)

Pemerintah Kepri memberikan pembebasan penuh sanksi administrasi PKB, pengurangan pokok pajak, bebas denda SWDKLLJ, serta gratis biaya BBNKB II sebagai bagian dari program nasional.

11. Sulawesi Tenggara (Berlaku hingga April 2026)

Sedikit berbeda, Pemprov Sultra memperpanjang masa pemutihan hingga April 2026. Pembebasan ini berlaku untuk tunggakan dan denda PKB tahun 2024, terutama menyasar pelajar dan mahasiswa yang sudah memiliki kendaraan pribadi.