Bos BGN: 286 Dapur Gizi Layani Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini terbukti tidak hanya berperan dalam intervensi pemenuhan gizi harian, tetapi juga menjadi fasilitas paling siap menangani situasi darurat, termasuk bencana alam. 

"Kami juga sudah bisa membuktikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfungsi melakukan intervensi pemenuhan gizi. Tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana,” kata Dadan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dalam musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kata Dadan, SPPG menjadi unit yang langsung bergerak cepat membantu masyarakat terdampak.

Menurut Dadan, total 286 SPPG telah berada dalam status on duty dan langsung melayani para pengungsi di tiga provinsi tersebut.

"Jadi, dalam kondisi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat ada 286 SPPG yang on duty, jadi langsung meng handle para korban,” ujarnya.

Di Aceh, terdapat 55 SPPG yang dikerahkan untuk menangani kebutuhan pangan dan gizi para penyintas di berbagai titik pengungsian. Sementara itu, di Sumatera Utara, yang menjadi wilayah dengan dampak bencana paling luas, 173 SPPG aktif melayani ribuan pengungsi sejak hari pertama. 

Adapun di Sumatera Barat, 66 SPPG bergerak melayani warga yang terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir dan tanah longsor.

"Di Aceh ada 55 SPPG yang melayani pengungs, Di Sumut ada 173 SPPG yang melayani pengungs,i Dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani pengungsi,” ujarnya.

Dadan menekankan, kemampuan SPPG dalam merespons cepat kondisi darurat menunjukkan pentingnya keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari pusat hingga daerah.

“Jadi, yang paling siap melayani mereka yang terdampak bencana adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan langsung berjalan pada awal Januari 2026, dengan belanja harian mencapai Rp 900 miliar. 

“Tahun depan kita akan lanjut dengan program makan bergizi gratis. Dan tahun depan satu hari di bulan Januari itu kami akan mengirimkan atau menggunakan uang per hari Rp 900 miliar,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Angka ini menjadi stimulus ekonomi instan yang mengalir sejak hari pertama, bahkan ketika kementerian lain belum mulai melakukan belanja anggaran tahunannya.

“Jadi, ketika Kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” ujarnya.

Dadan Hindayana menjelaskan jika 24 ribu Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah rampung pada akhir Desember 2025, hal ini memungkinkan pencairan bantuan dan distribusi makanan dapat dilakukan tanpa jeda administrasi. 

Artinya, BGN bergerak jauh lebih awal dibanding mekanisme belanja kementerian dan lembaga lain yang biasanya membutuhkan waktu.Dengan belanja harian yang sangat besar, daya beli masyarakat dan perputaran uang di akar rumput diproyeksikan akan meningkat signifikan.

Dari Rp 900 miliar belanja harian tersebut, 85 persennya dialokasikan untuk membeli bahan baku pangan, dan 95–99 persen merupakan produk hasil pertanian domestik. 

“Jadi, Rp 900 miliar itu 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya adalah 95-99 persen produk-produk pertanian,” ujarnya.

Sementara 10,5 persennya akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang bekerja. Menurutnya, hal tersebut suatu dorongan ekonomi yang cukup besar yang akan terjadi tahun 2026.