Zulkifli Hasan di Rapat Kopdes Merah Putih: Jangan Semua Masalah Lari ke Presiden, Selesaikan!

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menyelesaikan masalah. Menurutnya, tak semua masalah harus diselesaikan di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi mengenai percepatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dia mengingatkan soal perlunya kerja tim dan tak ada alasan hambatan dalam percepatan KDMP antarlembaga.

"Kita ingin golnya tercapai. Jangan alasan lagi, Pak, ini gak zaman lagi sekarang rapat alasan, karena ini, karena itu, maka belum jadi, gak ada alasan," tegas Menko Zulkifli usai rapat, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia mengatakan, masalah antarkementerian atau lembaga harus bisa segera diselesaikan. Pasalnya, tidak seluruh masalah, KDMP khususnya harus diselesaikan di rapat tingkat tertinggi bersama Presiden.

"Karena begini, kita jangan sampai semua masalah ke Presiden, Pak. Waduh, saya gak tega juga, emua masalah sampai ke beliau itu gak boleh. Yaa itu, yang memang kita gak mungkin bisa (tangani), baru ke Presiden, jangan semua urusan. Nah, kita selesaikan," tuturnya.

Zulkifli mengatakan, jika masalah tak bisa selesai dari dua pihak, maka bisa mengusulkan untuk rapat pada ranah Kementerian Koordinator. "Oleh karena itu, kita mulai biasakan, kementerian lembaga, menyelesaikan urusannya masing-masing. Kalau ada ambatan, kirim surat, kita rapat di sini, kita selesaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pencairan dana pinjaman untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa dilakukan mulai pekan depan. Hal ini sesuai janji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Dijanjikan dua hari oleh Menkeu. Senin depan mudah-mudahan sudah bisa muncul itu duitnya, Rp 3 miliar per kopdes,” ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Kamis (18/9/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 200 triliun melalui perbankan, termasuk bagi masyarakat Aceh lewat Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk pencairan, saat ini sedang dipersiapkan proposal sederhana terkait petunjuk teknis yang ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan.

“Rp3 miliar uangnya sudah ada di bank. Mudah-mudahan dua tiga hari ini sudah ada proposal sederhana untuk kopdes mengajukan,” tambahnya.

Namun, Zulhas menegaskan koperasi desa wajib memiliki gudang minimal seluas 400 meter persegi sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian, seperti gabah. Hasil panen itu nantinya akan dibeli oleh Bulog dengan harga lebih dari Rp6.500 per kilogram, ditambah ongkos tambahan.

“Nanti Bulog beli, kalau Bulog tidak punya uang, pemerintah yang kasih. Rugi Bulog tidak masalah untuk stabilisasi, nanti pemerintah yang subsidi. Jadi rakyat tidak rugi,” jelasnya.

Zulhas menambahkan, pembiayaan ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa dimulai dari desa. Menurutnya, sistem koperasi lebih adil dibandingkan pola penguasaan modal oleh segelintir orang seperti dalam sistem internasional.

“Kalau IMF, uang triliunan di bank dikuasai 20 orang saja. Mereka pakai uang itu untuk kebun sawit, tambang, pabrik minyak, sampai warung di kampung-kampung. Lalu rakyat mau usaha apa? Ini yang mau diubah oleh Pak Prabowo, dan itu banyak tanggung jawab saya,” tegas Zulhas.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pemerintah akan mengalokasikan plafon pendanaan sebesar Rp 3 miliar untuk setiap Koperasi Desa (Kopdes). Dana tersebut bersumber dari total Rp 200 triliun yang disalurkan pemerintah melalui bank-bank Himbara.

Menurut Ferry Juliantono, plafon itu tidak hanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja, tetapi juga untuk pembiayaan investasiIa menekankan bahwa besaran penyaluran dana bersifat relatif dan dilakukan secara bertahap sesuai arahan Presiden.

"Ini relatif, tapi yang sudah pasti sesuai dengan arahan Presiden, nanti plafon yang disediakan yang Rp 3 miliar per kooperasi desa itu akan digunakan untuk selain untuk kegiatan modal kerja, kegiatan modal kerjanya atau juga, dan juga dipergunakan untuk modal investasi membangun gudang dan lain sebagainya plus dengan truk dan lain sebagainya," jelas Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (18/9/2025).