Wapres Gibran Jamin Kelanjutan Pembangunan IKN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjamin kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan itu dikeluarkan Gibran saat melakukan kunjungan ke IKN, Selasa (30/12/2025), yang diawali dengan kedatangan di Bandara Internasional Nusantara. Kunjungan ini jadi bagian dari agenda peninjauan langsung terhadap perkembangan kawasan pemerintahan di IKN.

Gibran mengatakan, Presiden Prabowo dan pemerintahan di bawahnya memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan Nusantara. 

"Dan hari ini, saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan IKN sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025," ujarnya dalam pernyataan resmi. 

Adapun dalam Perpres Nomor 79/2025, IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS secara bertahap. 

"Pembangunan IKN ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar serta menarik minat anak-anak muda terbaik Indonesia untuk ikut membangun dan mengembangkan IKN," kata Gibran.

Komitmen Prabowo Terhadap IKN

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen terkait kelanjutan pembangunan ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Regulasi ini menegaskan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Dengan dukungan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Adapun hingga 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN PNS ditempatkan di IKN. 

Hingga September 2025, untuk mendukung proses pemindahan, telah tersedia 44 tower hunian siap huni. Di sisi lain, sebanyak 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Perpres 79/2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan," ujar Basuki beberapa waktu lalu. 

Sebelumnya, Belgia berminat terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Belgia ingin membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Belgia dan Indonesia, termasuk potensi keterlibatan perusahaan asal Belgia dalam pembangunan IKN," ujar Duta Besar Belgia untuk Indonesia, H.E. Frank Leon L. Felix ketika kunjungan ke IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis, dikutip dari Antara, 

Otorita IKN memberikan banyak sudut pandang, khususnya terkait bagaimana Pemerintah Belgia dapat saling bekerja sama ke depan.

Kerja sama lintas negara sangat memungkinkan, kata H.E. Frank Leon L. Felix, terutama apabila perusahaan Belgia dapat mengambil bagian dalam pembangunan IKN. 

Minat Negara Belgia tersebut menandai semakin terbukanya peluang kerja sama internasional dalam pembangunan IKN, sekaligus memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

"Saat ini IKN telah memasuki tahap kedua pembangunan, dengan mulai membangun kawasan legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai akhir tahun 2027," jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar saat memaparkan pembangunan IKN kepada Duta Besar Belgia untuk Indonesia.

Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN juga disiapkan kawasan diplomatik (diplomatic compound) dengan luas lahan sekitar 62,9 hektare di dekat area legislatif untuk kedutaan negara sahabat,

Kawasan diplomatik tersebut lengkap dengan fasilitas hunian, komersial, dan hijau, sebagai bagian dari ekosistem IKN untuk mempercepat pemindahan ibu kota politik pada 2028, demikian Aswin Grandiarto Sukahar.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap satu (2022-2025) yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mencapai 97 persen. Seiring hal itu, Pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bakal selesai secara fisik pada akhir Desember 2025.

Demikian disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).

“Secara fisik Kantor Wapres akan selesai pada akhir Desember 2025,” ujar Basuki.

"Kemudian dilanjutkan dengan proses pengisian perabot (furniture) Kantor Wapres," tambahnya.

Secara keseluruhan kemajuan pembangunan IKN tahap satu (2022-2025) yang ditetapkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tercatat mencapai 97 persen.

Pembangunan infrastruktur dasar dan sejumlah bangunan kunci fase pertama, jelas dia, termasuk Masjid, Kantor Wapres, sekolah, dan pasar, telah mencapai 97 persen.