Transportasi Publik Bisa Kurangi Polusi Udara, Pejabat Harus Jadi Contoh

Liputan6.com, Jakarta - Polusi udara di kawasan perkotaan masih terus menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu solusinya bisa dilakukan melalui peralihan dari kendaraan pribadi ke tranaportasi publik.

Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia menekankan perlunya penanganan polusi dari kendaraan jadi prioritas pemerintah. Upaya antardaerah dalam kawasan aglomerasi pun bisa dilakukan.

"Selain itu transportasi lintas wilayah juga perlu dibuat memadai, aman dan nyaman. Tapi lebih dari itu, para pemimpin perlu mencontohkan dengan ikut menggunakan transportasi publik agar dapat merasakan kualitasnya secara langsung dan mendorong perbaikan berkelanjutan,” kata Novita dalam keterangan resmi, Selasa (30/9/2025).

Memanggapi itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengaku sepakat. Kesadaran masyarakat atas transportasi publik perlu terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan memperbaiki sistem transportasi umum agar semakin menarik.

“Bila terdapat gerakan masif masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah akan semakin terdorong untuk terus memperbaiki layanan dan infrastrukturnya," katanya.

Bima menilai, kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekpunjur menghadapi tantangan polusi udara yang kompleks dan saling terhubung. "Strategi pengendalian pencemaran udara pun dapat diterapkan dengan lebih presisi, sekaligus menginspirasi semakin banyak individu untuk menjadi advokat udara bersih,” tandas Bima.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan contoh langsung penerapan kebijakan wajib menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu. Pada kesempatan tersebut, ia menaiki TransJakarta dari rumah dinasnya di Taman Suropati menuju sebuah acara di Hotel Balairung, Matraman.

Usai menjajal trayek tersebut, Pramono melakukan transit dengan menggunakan dua bus. Dia mengamini, selama perjalanan masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya, konektivitas.

"Saya membuktikan sendiri ternyata dari satu halte ke halte lain yang dekat yang saya pikir jalan kaki lebih cepat bapaknya tadi naik mobil, jadi artinya sarana transportasi publik di Jakarta ini sudah dimanfaatkan banget hanya memang karena konektivitasnya belum maksimal sehingga secara keseluruhan masih perlu dilakukan perbaikan," kata Pramono di Matraman Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Pramono pun berjanji, dalam waktu dekat masalah konektivitas akan dibereskan perlahan. Caranya, dengan membuka rute baru di wilayah administrasi Jawa Barat dan Banten.

"Saya akan segera membuka 5 lainnya yang menghubungkan (Jakarta) ke Jawa Barat 3 (rute) dan 2 (rute) ke Banten, mudah-mudahan ini akan membuat kenyamanan dan konektivitas lebih baik," janji Pramono.

Pramono berharap, dengan kebijakan yang mewajibkan pegawainya menggunakan transportasi umum maka akan mendorong budaya baru mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi guna mengatasi kemacetan dan menurunkan emisi karbon. "Berikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau," Pramono menandasi.