Top 3: Alasan Vivo dan BP Batal Beli BBM Impor dari Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan mengejutkan datang dari dua operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, Vivo dan BP-AKR. Keduanya dilaporkan membatalkan niat untuk membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Padahal, pembelian ini adalah bagian dari upaya kolaborasi untuk mengatasi kelangkaan BBM yang sempat melanda beberapa SPBU swasta sejak Agustus lalu.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengonfirmasi pembatalan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa awalnya PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) telah menyetujui penyerapan 40 ribu barel dari total 100 ribu barel BBM yang diimpor Pertamina.

Namun, kesepakatan itu akhirnya batal.

“Vivo membatalkan untuk melanjutkan setelah setuju (membeli) 40 ribu barel (base fuel), akhirnya tidak disepakati lagi,” ujar Achmad Muchtasyar dikutip dari Antara, Kamis, 2 Oktober 2026.

Artikel Kandungan Etanol Jadi Alasan Vivo & BP Batal Beli BBM Impor dari Pertamina menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat, (3/10/2025):

Keputusan mengejutkan datang dari dua operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, Vivo dan BP-AKR. Keduanya dilaporkan membatalkan niat untuk membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Padahal, pembelian ini adalah bagian dari upaya kolaborasi untuk mengatasi kelangkaan BBM yang sempat melanda beberapa SPBU swasta sejak Agustus lalu.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengonfirmasi pembatalan tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa awalnya PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) telah menyetujui penyerapan 40 ribu barel dari total 100 ribu barel BBM yang diimpor Pertamina.

Namun, kesepakatan itu akhirnya batal.

“Vivo membatalkan untuk melanjutkan setelah setuju (membeli) 40 ribu barel (base fuel), akhirnya tidak disepakati lagi,” ujar Achmad Muchtasyar dikutip dari Antara, Kamis, 2 Oktober 2026.

Berita selengkapnya baca di sini

Harga emas melonjak ke titik tertinggi baru pada hari Rabu (Kamis waktu Jakarta), mendekati level USD 4.000 per ons. Lonjakan harga emas ini terjadi saat pemerintah Amerika Serikat (AS) memasuki shutdown pertamanya dalam hampir tujuh tahun setelah anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan tentang pendanaan pemerintah.

Dikutip dari CNBC, Kamis (2/9/2025), harga emas berjangka AS ditutup pada rekor USD 3.897,50 per ons. Sementara harga emas dunia di pasar spot  pada level USD 3.866,66. Harga telah naik hampir 50% sejak awal tahun.

Meskipun dampak penutupan pemerintah terhadap pasar biasanya minimal, waktu pelaksanaannya kali ini sangat signifikan. Data ketenagakerjaan AS yang penting, yang seharusnya dipublikasikan pada Jumat, akan tertunda sehingga mengaburkan prospek  bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) hanya beberapa minggu menjelang pertemuan berikutnya.

Presiden Donald Trump juga mengancam akan memanfaatkan penutupan ini untuk memangkas banyak pegawai federal, yang biasanya dirumahkan selama penutupan dan dipekerjakan kembali setelahnya.

Berita selengkapnya baca di sini

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

UU tersebut mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik (BP BUMN). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (2/10/2025). 

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mulanya, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini membacakan laporan hasil rapat tingkat I. Selanjutnya Puan menanyakan persetujuan para peserta rapat.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco dan dijawab setuju anggota. Palu diketuk.

Berita selengkapnya baca di sini