Tinggal 3 Bulan, Mungkinkan Diadakan Seleksi CPNS 2025? Ini Kata BKN

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 masih belum bisa dipastikan. Hal itu disampaikan Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen, Aris Windiyanto, yang menegaskan bahwa kewenangan penuh ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

"Apakah akan ada penerimaan CPNS 2025? Kalau 2025, itu sekarang sudah September akhir, jadi relatif tinggal tiga bulan. Saya tidak bisa menyatakan ada atau tidak karena untuk penetapan kebijakan ada di MenPANRB," ujar Aris dalam acara Forum Tematik Bakohumas BKN, dikutip Kamis (25/9/2025).

Aris menjelaskan, secara logika dengan sisa waktu tiga bulan, apabila ada penerimaan CPNS, kemungkinan besar hanya sebatas penetapan formasi. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan ataupun usulan kebutuhan dari instansi pemerintah kepada MenPANRB.

Dengan kondisi tersebut, peluang digelarnya seleksi CPNS pada 2025 dinilai semakin sempit. Pasalnya, proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan waktu panjang, mulai dari penetapan formasi, pengajuan instansi, hingga pelaksanaan seleksi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini, baru-baru ini memberikan informasi terkini mengenai rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa tidak semua instansi telah melaporkan kebutuhan mereka terkait pengadaan CPNS 2026.

Rini menekankan bahwa keputusan mengenai pembukaan seleksi CPNS 2026 masih menunggu petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam hal perhitungan alokasi kebutuhan pegawai negeri.

"Kita lihat dulu, belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kan kita harus hitung lagi, karena ini kan per 5 tahunan (rencana pengadaannya)," ungkap Rini saat ditemui di Kantor Perum Peruri, Jakarta, pada Rabu (10/9/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharuskan untuk mengusulkan alokasi pengadaan CPNS 2026. Pengadaan pegawai ini harus berdasarkan rencana kepegawaian yang telah disusun untuk periode 5 tahun ke depan.

"Instansi pemerintah masing-masing kan harus mengalokasikan untuk CPNS kepegawaiannya, tentunya punya perencanaan kepegawaian 5 tahun. Mereka sudah harus hitung. Ini bukan dari Kemenpan, kalau Kemenpan kan hanya memberikan formasi," jelasnya.

Rini juga menambahkan bahwa masih ada beberapa instansi yang belum melaporkan kebutuhan mereka, sehingga kepastian mengenai pembukaan CPNS 2026 belum dapat dijamin.

"Ada beberapa yang sudah menyampaikan, ada juga yang belum. Karena mereka juga ada keterbatasan anggaran, sebetulnya," terang Rini. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan CPNS memerlukan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan Kemenpan agar dapat berjalan dengan lancar.