Tim Pembentukan Family Office Kerja Mulai Besok

Liputan6.com, Jakarta - Tim pembentukan Family Office telah dibentuk dan akan mulai bekerja Kamis (13/3/2025). Tim ini berisikan antara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

“Tim bekerja mulai besok. Tim kami bekerja dengan timnya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Tim pembentukan family office dari sisi DEN telah bekerja selama enam bulan terakhir. Tim DEN menerima masukan dari berbagai pelaku terkait, salah satunya adalah investor Amerika Serikat (AS) Ray Dalio.

Dalam beberapa bulan ke depan, Luhut bakal melaporkan perkembangan pembentukan family office kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku sudah mendapatkan sinyal persetujuan dari presiden.

“Presiden sudah memberikan ‘go-ahead’ saat bertemu di Istana waktu itu. Jadi, secara teknis kami laporkan ke presiden nanti,” tambahnya.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Wacana itu ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

Pada awal tahun 2025, Luhut menyebut bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.

Ketua DEN pun menyebut akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibanding negara sejawat, termasuk Malaysia. “Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan family office bisa berdiri di Indonesia bulan depan. Pasalnya saat ini Indonesia dinilai sudah tertinggal dari Malaysia.

Luhut bilang Presiden Prabowo Subianto telah setuju mengenai konsep family office ini. Dalam waktu dekat dia ingin inisiatif ini bisa berjalan.

 "Lanjut, harus. Presiden setuju, mengenai itu tinggal kita tangani lagi," ungkap Luhut di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia ingin family office itu bisa berdiri dalam waktu dekat, jika memungkinkan bisa dimulai bulan depan. Menurutnya, sudah ada studi yang menunjukkan manfaat berdirinya family office di Indonesia.

"Kita mau cepat. Ya kalau saya ketemu Presiden, kalau saya boleh usul ya bulan depan harus kita jadikan," tegas dia.

Luhut tak mau Indonesia kalah dari Malaysia yang sudah lebih dulu mengoperasikan family office di Negeri Jiran. Salah satu perbedaannya adalah besaran insentif yang ditawarkan negara kepada investor dan orang super kaya.

"Karena kita studi kok udah, udah lama kita studi dan ya kita ndak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita di bypass," ujar dia.

"Memang alur berpikir kita itu harus dibalik. Jangan untung saya aja, untungmu juga harus dipikir, investornya. Nah itu yang kita suka salah, 'Oh dia dapat untung', tapi kalau ndak kasih ke dia, kita kan gak dapat apa-apa," imbuh Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan pemerintah harus memberikan insentif yang bagus buat para orang super kaya dalam family office. Pasalnya, hal itu yang berhasil dilakukan oleh Malaysia di Johor. Soal insentif ini juga diakuinya sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Ya karena mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Ya kita harus. Bukan kita iya juga, kita harus. Kalau enggak ya kita kalah," tegasnya.

Luhut mengisahkan, Malaysia sudah membuat kawasan ekonomi khusus di Johor. Konsep ini disebut meniru hal yang dilakukan pemerintah Indonesia. 

Bedanya, adalah besaran insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor. Dia turut menyentil Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu.

"Kita bisa ketinggalan dengan Johor. Yang sekarang membuat jadi special economic zone. Mereka nyontoh dari kita. Tapi mereka memberikan insentif lebih bagus lagi," ungkapnya.