Tarif Listrik Tetap hingga Akhir 2025, Ini Rincian Tarif Listrik PLN per Kwh

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan penting terkait ketenagalistrikan nasional. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dipastikan bahwa tarif listrik, baik untuk pelanggan bersubsidi maupun non-subsidi, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2025.

Keputusan strategis ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai dinamika.

Kepastian mengenai Tarif Listrik Tetap ini berlaku untuk periode Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025, memastikan tidak ada perubahan tarif hingga akhir tahun tersebut.

Langkah ini diambil meskipun beberapa parameter ekonomi makro menunjukkan potensi kenaikan, seperti kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mempertahankan daya saing industri nasional di pasar global, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan biaya operasional.

Kementerian ESDM berharap PT PLN (Persero) dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasionalnya demi menjaga mutu pelayanan dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, telah mengambil keputusan tegas untuk menahan kenaikan tarif listrik hingga akhir tahun 2025. Keputusan ini mencakup seluruh golongan pelanggan, baik yang menerima subsidi maupun yang non-subsidi, memberikan kepastian bagi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh negeri.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang fluktuatif.

Meskipun indikator ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, inflasi, dan harga batu bara acuan menunjukkan adanya potensi penyesuaian tarif, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan Tarif Listrik Tetap.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjaga daya beli masyarakat. Keputusan ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik.

Peraturan tersebut mengatur bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan, namun pemerintah memutuskan untuk menunda penyesuaian tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat merencanakan anggaran pengeluaran bulanan mereka tanpa kekhawatiran akan peningkatan biaya listrik.

Kebijakan ini juga menjadi sinyal positif bagi dunia usaha untuk menjaga kelangsungan operasional.

Untuk periode Juli hingga September 2025, rincian tarif listrik per kilowatt-hour (kWh) yang berlaku tetap sama dengan bulan-bulan sebelumnya.

Tarif ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga industri besar.

Kepastian tarif ini memberikan landasan yang stabil bagi perencanaan keuangan rumah tangga dan operasional bisnis.

Berikut adalah rincian Tarif Listrik Tetap PLN per kWh yang berlaku untuk pelanggan non-subsidi:

Rincian tarif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi. Dengan Tarif Listrik Tetap, diharapkan tidak ada gejolak signifikan dalam biaya operasional bagi sektor bisnis dan industri, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penetapan Tarif Listrik Tetap ini.

Kestabilan tarif memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam merencanakan anggaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasionalnya.

Selain pelanggan non-subsidi, tarif listrik untuk golongan subsidi juga dipastikan tidak mengalami perubahan. Untuk rumah tangga daya 450 VA, tarif yang berlaku adalah Rp 415 per kWh.

Sementara itu, rumah tangga daya 900 VA bersubsidi dikenakan tarif Rp 605 per kWh. Pelayanan sosial ringan dan khusus juga mendapatkan tarif yang stabil, mulai dari Rp 325 per kWh untuk golongan daya rendah sosial.

Kestabilan tarif ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor sosial, memastikan akses terhadap energi listrik tetap terjangkau. Kebijakan Tarif Listrik Tetap ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat dan kelangsungan berbagai sektor ekonomi di Indonesia.