Tantangan Fiskal Indonesia: Bank Dunia Dorong Perubahan Arah Belanja Publik

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia menilai tantangan utama fiskal Indonesia bukan pada besarnya defisit, melainkan pada komposisi belanja pemerintah yang masih belum efisien. Hal tersebut terungkap dalam  laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa (7/10/2025).

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyebut bahwa anggaran nasional masih banyak dialokasikan untuk subsidi energi, pangan, dan transportasi, sementara investasi produktif justru terbatas.

Meskipun defisit fiskal Indonesia diperkirakan masih berada dalam batas aman sesuai undang-undang, Bank Dunia menekankan perlunya reorientasi belanja publik ke sektor-sektor yang lebih mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti pendidikan, infrastruktur, dan inovasi.

“Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara kebijakan jangka pendek untuk menjaga daya beli dan investasi jangka panjang untuk mendorong produktivitas,” tulis Bank Dunia dalam 

Rekomendasi ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah yang menekankan efisiensi dan transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,8 persen, sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,7 persen. 

Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) masih relatif kuat. Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa strategi yang saat ini menopang pertumbuhan belum tentu dapat menjamin keberlanjutan ekonomi di masa depan.

Bank Dunia juga menyoroti performa ekonomi China dan Indonesia, yang sama-sama tumbuh di kisaran 5 persen, melampaui potensi pertumbuhan jangka panjangnya berkat dukungan kebijakan fiskal pemerintah.

Namun, laporan tersebut menilai tantangan bagi kedua negara berbeda. Di China, tekanan datang dari defisit fiskal yang melebar, sementara di Indonesia lebih pada komposisi belanja pemerintah yang masih didominasi subsidi dan investasi negara.

Untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang, Bank Dunia mendorong Indonesia melakukan reformasi struktural. Rekomendasi untuk Indonesia mencakup penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha guna mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif.

Sebagai perbandingan, negara lain di kawasan seperti Filipina dan Vietnam telah lebih agresif dalam melaksanakan reformasi. Filipina, misalnya, membuka sektor strategis seperti logistik, telekomunikasi, dan energi terbarukan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat.

Sementara itu, Vietnam meluncurkan reformasi birokrasi besar-besaran sejak 2024, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan pegawai negeri hingga 20 persen, serta pembaruan berbagai undang-undang ekonomi untuk memperkuat iklim investasi.