Tak Ada Kelangkaan, Harga Pangan di Pasar Dipastikan Stabil

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Bulan Ramadhan. Politisi Partai Golkar itu pun optimis, tidak akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Hal itu diungkapkan Nurdin Halid usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025) kemarin.

Dalam sidak tersebut tampak Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini beserta 4 Wakil Ketua Komisi VI, yakni Nurdin Halid, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya.

“Sidak Komisi VI dalam rangka menjalangkan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama Bulan Puasa dan Hari Raya Idhul Fitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah,” kata Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3/2025).

Dari sidak ini, kata Nurdin, diketahui bahwa stok barang dan harga barang kebutuhan pokok tidak ada masalah."Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Para pengecer bilang bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 per liter," kata Nurdin.

Selain memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, Nurdin juga menjelaskan bahwa dalam sidak ini, DPR juga ingin mengecek langsung kasus MinyaKita yang belakangan meresahkan masyarakat. Seperti diketahui, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengurangi takaran MinyaKita dan dijual dengan harga tinggi.

“Kami juga ingin mengecek secara mendadak di lapangan terkait masalah minyak goreng, khususnya brand MinyaKita,” ujar Nurdin.

Untuk itu, rombongan DPR mengambil tiga sampel Minyakita dari produksi berbeda dari tiga kios untuk dicek standardisasi ukurannya. Hasilnya, ujar Nurdin, ditemukan minyak goreng merek Rizki yang diproduksi PT Bina Karya Prima yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa hingga barcode-nya tidak bisa dicek.

“Produk minyak goreng itu juga tidak sesuai dengan takaran dan harganya di atas HET. Dari kemasan 1 liter, ternyata takarannya kurang dari 800 mililiter. Harganya Rp16 ribu, tanpa tanggal kadaluwarsanya. Barcode-nya tidak bisa dicek," kata Nurdin.

Karena itu, Nurdin Halid menyatakan bahwa DPR bakal melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan. Bahkan Nurdin mendesak agar produk seperti itu ditarik dari pasaran karena sangat berbahaya dan merugikan masyarakat.

“Saya setuju dan meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan untuk terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia. Memonitor secara intensif supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume," pungkas Nurdin.

Sebelumnya, Pengamat Politik Indonesia Political Review Iwan Setiawan memuji ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sigap menindak dugaan kecurangan terkait pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.

Dia menilai langkah Prabowo yang sigap tersebut mencerminkan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum dalam pemerintahannya.

“Menurut saya, respons Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum atas perkara kasus Minyakita, yang mencuat beberapa waktu belakangan ini, menunjukkan kesigapan dan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi rakyatnya,” kata Iwan seperti dilansir Antara.

Selain itu, dirinya berpendapat hal tersebut turut membuktikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik spekulatif dan manipulasi harga bukan sesuatu yang ditunda-tunda, melainkan diambil dengan tindakan nyata.

Ia meyakini sidak (inspeksi mendadak) dan penelusuran yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap takaran Minyakita di lapangan merupakan instruksi dan atensi dari Presiden, sebagaimana atensi Presiden terhadap berbagai kasus mega korupsi yang belakangan ini juga mencuat.

Prabowo, dinilai Iwan, makin serius dalam melakukan bersih-bersih pada era pemerintahannya, terutama pada kasus korupsi yang jelas merugikan rakyat.

“Sepertinya Presiden Prabowo benar-benar sedang melakukan bersih-bersih terhadap korupsi dan penyelewengan yang merugikan rakyat. Saya kira proses bersih-bersih seperti ini memang perlu dilakukan,” ucap dia.

Selain itu, menurut dia, langkah Prabowo juga menegaskan kehadiran negara untuk rakyatnya, yang menjadi pondasi utama agar pemerintah dengan tanpa beban berlari cepat merealisasikan berbagai programnya demi kemajuan bangsa dan negara.

Untuk itu, menurut dia, ketegasan dan kesigapan Pemerintah tersebut patut diapresiasi bahwa Pemerintah tidak main-main dalam hal pangan.

Presiden Prabowo Subianto marah mengetahui kasus MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ya gimana, masa enggak marah. Yang marah itu enggak hanya presiden, kita semua juga marah," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3).

Menurutnya, Prabowo sudah berpesan tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Sehingga, siapa pun yang merugikan rakyat mesti ditindak tegas.

"Tak terkecuali orang kebal hukum itu engga ada di Indonesia, menurut presiden seperti itu. Siapa pun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak harus dengan tegas lah," ucapnya.

"Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera, orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat tidak akan meneruskannya," sambungnya.

Sudaryono menyebut, Prabowo tak ingin siapa pun menari-nari di atas penderitaan rakyat.

"Maksudnya begini jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat banyak yang dikorbankan. Kayak mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, ngurangi volume itu kan sudah jelas kejahatan lah ya," pungkasnya.