Tahun Ini Mustahil Diadakan, BKN Ungkap Peluang Seleksi CPNS 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia memberikan sinyal kuat terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang bercita-cita menjadi abdi negara, terutama setelah adanya ketidakpastian mengenai pembukaan CPNS 2025. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa proses rekrutmen CPNS akan kembali digulirkan secara masif pada tahun tersebut.

Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto, menyatakan harapan besar agar pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan setiap tahun atau setidaknya dua tahun sekali.

“Untuk 2026 kita berharap ada. Kalau bisa setiap tahun ada pengadaan calon ASN, kalau tidak bisa ya dua tahun sekali,” kata dia dalam Forum Tematik Bakohumas dikutip Senin (29/9/2025).

Pernyataan ini diperkuat dengan kesiapan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan formasi baru CPNS 2026. Dengan demikian, persiapan matang sangat dibutuhkan oleh para calon pelamar.

Meskipun demikian, keputusan akhir terkait pembukaan seleksi CPNS 2026 masih menunggu petunjuk dari Presiden. Namun, pola historis seleksi CPNS yang cenderung digelar setiap dua tahun sekali, serta pernyataan dari berbagai pihak berwenang, menguatkan kemungkinan besar adanya penerimaan CPNS di tahun 2026.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari sumber terpercaya.

Peluang penerimaan CPNS 2026 dinilai sangat besar oleh berbagai pihak. Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen BKN, Aris Windiyanto, secara eksplisit menyatakan harapannya agar pengadaan calon ASN dapat terlaksana di tahun 2026.

Ia menekankan pentingnya rekrutmen ASN secara berkala, baik setiap tahun maupun minimal dua tahun sekali, untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemerintah.

Dukungan finansial juga telah disiapkan untuk penerimaan CPNS 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sudah mengakomodasi kebutuhan untuk formasi baru CPNS.

Kesiapan anggaran ini menjadi salah satu indikator kuat akan adanya pembukaan seleksi di tahun tersebut, memberikan kepastian bagi calon pelamar.

Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) melalui ketuanya, Nur Ajis, turut memberikan pandangan optimis. Menurut Nur Ajis, pola historis menunjukkan bahwa seleksi CPNS hampir selalu digelar setiap dua tahun sekali.

Pengalaman sebelumnya ini menjadi indikasi kuat bahwa tahun 2026 sangat mungkin akan menjadi periode rekrutmen CPNS, sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah.

Berbeda dengan tahun 2026, peluang penerimaan CPNS secara umum pada tahun 2025 sangat kecil. Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan bahwa secara logis, sisa waktu tahun 2025 yang singkat tidak memungkinkan untuk proses rekrutmen yang panjang. Saat ini, hanya tersisa beberapa bulan di tahun 2025, yang tidak cukup untuk seluruh tahapan seleksi.

Proses rekrutmen CPNS memerlukan serangkaian tahapan yang memakan waktu cukup lama. Mulai dari pengajuan formasi, verifikasi oleh Kementerian PANRB, penetapan kebutuhan, hingga pemeriksaan ulang oleh instansi, semua membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. Apalagi, hingga saat ini belum ada permintaan usulan rincian kebutuhan dari instansi kepada Kementerian PANRB, yang semakin memperkuat ketidakpastian ini.

BKN juga mengklarifikasi bahwa seleksi CPNS 2025 tidak dibatalkan, melainkan belum dibuka karena pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Proses ini ditargetkan selesai paling lambat 1 Oktober 2025. Meskipun demikian, BKN tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan khusus pemerintah, namun belum ada informasi resmi terkait hal tersebut.

Keputusan mengenai pembukaan seleksi CPNS 2026 masih menunggu petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam hal perhitungan alokasi kebutuhan pegawai negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini, menekankan bahwa arahan dari Presiden akan menjadi dasar utama dalam penetapan kebijakan rekrutmen.

Setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diwajibkan untuk mengusulkan alokasi pengadaan CPNS 2026. Usulan ini harus berdasarkan rencana kepegawaian yang telah disusun untuk periode lima tahun ke depan. Beberapa instansi dikabarkan sudah mengajukan usulan formasi, dengan estimasi awal formasi CPNS 2026 berada di kisaran 300.000–400.000 posisi, meskipun angka ini belum final.

Pemerintah diperkirakan akan memprioritaskan formasi pada sektor-sektor yang mendukung pelayanan publik. Prediksi formasi prioritas CPNS 2026 antara lain mencakup tenaga pendidikan seperti guru, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, serta tenaga teknis di bidang teknologi informasi dan analisis kebijakan. Penetapan jumlah kebutuhan ASN ini akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, serta kementerian dan lembaga pemerintah daerah.