Sedot Rp 218 Triliun, Menkeu Purbaya Bakal Awasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti realisasi pemakaian anggaran subsidi untuk beberapa barang semisal BBM hingga LPG 3 kg, yang mencapai Rp 218 triliun hingga 31 Agustus 2025.

Menkeu Purbaya mengatakan, pemakaian uang negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor semisal nilai tukar rupiah (kurs rupiah) hingga lonjakan pemakaian BBM subsidi. 

"Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp 218 triliun. Dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi," jelasnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).

Adapun realisasi subsidi per 31 Agustus 2025 naik 4,5 persen dari catatan pada periode sama tahun sebelumnya. Menurut data yang dipegangnya, Purbaya mendapati adanya peningkatan konsumsi barang bersubsidi. 

"Termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang naik 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen. Ini peningkatan yang terbesar," bebernya. 

Purbaya menekankan, kondisi ini mengindikasikan subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. 

"Namun, peningkatan volume ini juga perlu perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan lebih tepat sasaran," dia menegaskan. 

Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 sebesar Rp 498,8 triliun. Dengan realisasi hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 218 triliun, atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut. 

Angka realisasi itu pun masih lebih kecil dibandingkan total belanja subsidi pemerintah pada 2024. Untuk alokasi yang sama, negara menghabiskan Rp 434,3 triliun pada penyaluran subsidi tahun lalu. 

"Realisasi (per 31 Agustus 2025) ini menunjukan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran. Meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan," seru Purbaya. 

Sebelumnya, penerbitan Surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau Solar dan BBM kompensasi atau Pertalite bertujuan mempermudah konsumen pengguna mendapatkan BBM Subsidi di seluruh wilayah Indonesia.

Konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi dengan Surat Rekomendasi adalah usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Konsumen pengguna transportasi yang dimaksud adalah transportasi air yang menggunakan motor tempel untuk angkutan umum atau perseorangan, termasuk kapal kecil untuk penumpang dan barang.

“Kapal kecil untuk penumpang dan barang yang menggunakan motor tempel berhak mendapatkan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi. Ini tercantum dalam butir 9 Lampiran Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP),” papar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Rapat Pembahasan Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBKP untuk Kabupaten Karimun, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikutip Jumat (9/5/2025).

Halim menuturkan, guna memastikan konsumen pengguna mendapatkan BBM Subsidi, BPH Migas memberikan kemudahan implementasi di lapangan sesuai regulasi yang ada. Misalnya, Surat Rekomendasi untuk kapal penumpang dan barang yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau dan lokasinya berdekatan.

“Alhamdulillah, semua pihak memahami persyaratan bahwa untuk memperoleh Surat Rekomendasi harus sesuai aturan yang berlaku, yaitu peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk JBT dan JBKP, serta aturan di atasnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,” jelasnya.

Halim menambahkan, pemahaman aturan yang diterbitkan Pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat. “Pemahaman peraturan tidak boleh sepenggal-sepenggal, harus komprehensif. Misalnya, JBKP Pertalite yang sering dipergunakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau untuk kapal-kapal penumpang kecil, tentunya harus diberikan Surat Rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada,” tegasnya.