Rupiah Melemah terhadap Dolar AS seperti Krisis 1998? Ini Kata Pengamat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita menegaskan, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis moneter tahun 1998

. Meskipun ada kesamaan dalam pelemahan mata uang, faktor-faktor yang mendasarinya sangat berbeda. "Apakah mirip, sebenarnya enggak mirip. Jadi ini cuma kebetulan aja mata uangnya melemah," kata Ronny kepada Liputan6.com, dikutip Jumat (4/4/2025).

Rupiah demelemah di rentang 16.660 terhadap dolar AS pada akhir Maret 2025. Namun, seiring berjalannya waktu, rupiah pada Kamis, 27 Maret 2025 sempat mengalami penguatan menjelang libur lebaran di level Rp 16.562.

Kendati demikian, tetap saja rupiah masih melemah. Ronny pun menjelaskan, pada 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah secara drastis. Krisis ini terjadi karena cadangan devisa negara terkuras habis akibat tekanan besar terhadap rupiah.

Dengan demikian, dolar AS menjadi sangat langka di dalam negeri, sementara pemerintah dan korporasi harus tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri serta kebutuhan impor.

"Karena reserve kita, devisa kita, itu terkuras habis karena rupiahnya melemah begitu tinggi, sehingga di dalam negeri nyaris tidak ada lagi tersisa dolar, sementara pemerintah harus impor dan para penghutang harus bayar hutang," ujarnya.

Akibatnya, pemerintah tidak memiliki pilihan selain meminjam dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan berbagai syarat yang cukup berat. "Jadi otomatis pemerintah harus meminjam ke IMF dalam bentuk dolar agar bisa mengimpor dan bisa membayar hutang," kata Ronny.

Sebaliknya, dalam kondisi saat ini, cadangan devisa Indonesia masih berada dalam kondisi aman. Menurut standar IMF, cadangan devisa yang cukup harus mampu menutupi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri selama tiga bulan.

Saat ini, cadangan devisa Indonesia mampu bertahan hingga enam bulan, jauh lebih baik dibandingkan kondisi 1998 yang hampir nol.

"Kita masih, devisa kita masih tergolong cukup besar, lebih dari tiga bulan. Sementara syarat minimal dari IMF itu kan devisa itu minimal bisa untuk menutupi impor selama tiga bulan dan membayar tagihan dan menghutang selama tiga bulan, itu sudah terbilang sehat. Sementara kita itu, kalau saya tidak salah, itu enam bulanan," ujarnya.

Alasan di Balik Pelemahan Rupiah

Selain itu, pelemahan rupiah saat ini berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi secara mendadak. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar rupiah melemah secara perlahan dari sekitar Rp11.000 per dolar AS hingga mencapai lebih dari Rp16.000 per dolar AS saat ini.

"Sebenarnya BI itu sengaja melemahkan mata uang, pemerintah pun sebenarnya, Menteri Keuangan sengaja melemahkan secara pelan-pelan setahun Rp500, Rp500 begitu. Dari awal masa pemerintahan Jokowi itu Rp11.000, sekarang sudah Rp16.000, kan kelihatan bahwa itu dilemahkan secara gradual, karena berbagai-bagai faktor gitu," katanya.

Hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang memang sengaja membiarkan pelemahan mata uang terjadi secara gradual untuk tujuan tertentu.

Menurut dia, terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah dan Bank Indonesia cenderung membiarkan pelemahan rupiah terjadi secara perlahan, yakni pertama, untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Pelemahan rupiah membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Dengan nilai tukar yang lebih rendah, harga barang ekspor dalam mata uang asing menjadi lebih murah, sehingga lebih diminati oleh pasar luar negeri.

Selain itu, keuntungan dari ekspor juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mendongkrak penerimaan pajak negara dari sektor ekspor.

"Yang pertama untuk membantu ekspor kita biar tetap mendapatkan keuntungan yang besar, dapat pajak yang besar juga dari ekspor," ujarnya.

Kedua, yakni menarik Investasi Asing. Dengan nilai tukar rupiah yang lebih lemah, biaya investasi di Indonesia menjadi lebih murah bagi investor asing. Harga saham, suku bunga, serta biaya tenaga kerja dalam denominasi dolar menjadi lebih menarik, mendorong arus masuk investasi langsung ke Indonesia.

"Semakin lemah mata uang kita, semakin murah, maka investasi di Indonesia semakin murah. Harga saham semakin murah, harga suku bunga semakin murah, harga susunan hutang semakin murah gitu," tutur dia.

Ketiga, menyesuaikan dengan Kebijakan Global. Lantaran banyak negara di dunia, terutama negara berkembang, mengalami pelemahan mata uang akibat kebijakan moneter ketat dari Amerika Serikat. Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi di Amerika, sehingga banyak investor menarik dananya dari negara berkembang dan kembali ke aset berbasis dolar yang dianggap lebih aman.

Ronny menilai, jika dibandingkan 1998, kondisi fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih stabil saat ini. Sektor perbankan lebih kuat dan tidak mengalami tekanan likuiditas seperti yang terjadi pada saat krisis 1998.

Selain itu, Bank Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan penyesuaian suku bunga.

"Jadi, kalau disamakan tidak sama lah, masih jauh, fundamental economy kita masih cukup jauh, stabilitas perbankan kita juga sudah cukup stabil. Beberapa kebijakan Bank Indonesia yang cendung mengikuti keinginan politik-politik itu nggak terlalu sebanyak dulu gitu," ujar dia.

Namun, meskipun tidak ada ancaman krisis yang sama seperti 1998, bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko ekonomi. Ada beberapa ancaman yang tetap perlu diwaspadai. "Tapi ancaman, selalu ada ancaman krisis. Mau seperti 98 atau nggak 98, karena krisis itu tidak melulu harus sama," ujarnya.

Adapun ancaman krisis yang perlu diwaspadai yakni meningkatnya Biaya Hidup. Nilai tukar yang melemah dapat berdampak pada harga barang impor yang semakin mahal. Hal ini dapat berkontribusi pada inflasi dan meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat.

Kemudian, stagnasi pendapatan. Kenaikan harga barang dan jasa tidak selalu diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, yang dapat mengurangi daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Lalu, ancaman lainnya tekanan terhadap kelas menengah.

Banyak individu di kelas menengah yang mulai mengandalkan tabungan mereka untuk bertahan hidup karena tekanan ekonomi. Jika kondisi ini berlanjut, maka daya beli masyarakat akan semakin melemah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Biaya hidup semakin mahal, penghasilan juga naiknya tidak seberapa. Banyak kelas menengah yang menganggur, banyak kelas menengah yang turun ke kelas, banyak kelas menengah yang makan tabungan. Ini juga bentuk tanda-tanda krisis dalam bentuk lain. Bisa jadi krisisnya tidak seperti 98, karena 98 kita krisis, yang kita tahu krisisnya krisis monitor," pungkasnya.