Rosan Roeslani Tegaskan Danantara Tak Kebal Hukum, Bisa Diaudit KPK dan BPK

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan kebal hukum. Ia memastikan seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetap memiliki kewenangan untuk melakukan audit ke Danantara.

Rosan menjelaskan, jika terdapat tindakan kriminal atau aktivitas yang merugikan negara di dalam tubuh Danantara, aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tetap dapat melakukan penyelidikan.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa [melakukan penyelidikan], apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK juga bisa, terutama terkait program Public Service Obligation (PSO) yang bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan program tersebut," ujar Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Pengawasan Ketat terhadap Danantara

Rosan juga menyebutkan bahwa BPI Danantara justru menjadi salah satu badan yang paling ketat pengawasannya. Semua pihak akan dilibatkan dalam proses pengawasan ini, termasuk laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Menurut saya, Danantara adalah badan yang paling banyak diawasi. Karena semua terlibat dalam pengawasannya, dan kami melapor langsung kepada Bapak Presiden. Tidak ada laporan pertanggungjawaban yang lebih tinggi lagi selain kepada beliau," jelas Rosan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo akan didukung oleh seluruh perangkat pemerintah untuk memastikan kinerja Danantara berjalan dengan baik.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik. Saya yakin semua pihak akan terlibat dalam pengawasan ini," tegasnya.

Pesan Prabowo untuk Danantara

Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya dan seluruh jajaran BPI Danantara. Presiden meminta agar pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Pesan Bapak Presiden jelas, kami harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara," pungkas Rosan.