Proyek Tol Perdana Era Prabowo Segera Dimulai, Telan Biaya Rp 12,3 Triliun Tanpa APBN

Liputan6.com, Jakarta Proyek jalan tol Bogor-Serpong via Parung akan segera dimulai. Ini menjadi proyek jalan tol perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tanpa menggunakan kas negara atau APBN.

Jalan tol ini akan membentang sepanjang 32 kilometer (km). Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya sekitar Rp 12,35 triliun yang bersumber dari konsorsium badan usaha.

"Saya berharap ke depan akan ada lagi pembukaan jalan tol jalan tol baru yang 100 persen menggunakan KPBU, sehingga penggunaan APBN benar-benar kita bisa pakai untuk kebutuhan yang lain," ungkap Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Proyek ini akan digarap oleh konsorsium BUMN dan swasta PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS). Ini terdiri dari PT Persada Utama Infra, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya Infrastruktur.

Pembangunan akan dibagi menjadi empat seksi. Seksi I sepanjang 3,97 km, Seksi II sepanjang 9,27 km, Seksi III sepanjanh 8,23 km, dan Seksi IV sepanjang 10,56 km.

Proses pembebasan lahan untuk proyek tol di era Prabowo ini ditargetkan bisa dimulai pada awal 2026. Dengan begitu, konstruksi diharapkan berjalan Oktober 2026 hingga Agustus 2028 mendatang.

Dimulainya proyek ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres pada Pengusahaan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung.

Dody memandang tol ini bisa menghubungkan kawasan strategis penyangga DKI Jakarta.

"Ruas ini merupakan simpul strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan di Jabodetabek dan mengikat denyut kehidupan masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa 21 ruas tol yang dioperasikan oleh sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saat ini mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh volume kendaraan yang melintas, atau traffic, jauh lebih rendah dari perkiraan awal.

Dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (24/9/2025), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa realisasi volume lalu lintas di 21 ruas tol tersebut masih di bawah 50% dari asumsi yang tertuang dalam perjanjian.

"Masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau trafiknya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol," jelas Dody dikutip dari siaran langsung Youtube TV Parlemen, Rabu (24/9/2025).

Dody menambahkan, rendahnya jumlah kendaraan yang melintas berdampak langsung pada pendapatan BUJT yang tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Kondisi ini membuat perusahaan pengelola tol kesulitan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah.

"Akibatnya, pendapatan tol tidak tercapai dan BUJT mengalami kesulitan membiayai pemeliharaannya sehingga pemenuhan SPM pun tidak bisa optimal," paparnya.

Berikut daftar 21 ruas tol yang menghadapi masalah tersebut beserta operatornya:

• PT Jasamarga Manado: Ruas Tol Bitung - Tol Manado - Bitung
• PT Waskita Bumi Wira: Ruas Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar
• PT Jasamarga Bali Tol: Ruas Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa
• PT Cibitung Tanjung Priok Port: Ruas Tol Cibitung - Cilincing
• PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Sigli - Banda Aceh
• PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu
• PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Simpang Indralaya - Muara Enim
• PT Hutama Karya (Persero): Ruas Tol Palembang - Indralaya
• PT Hutama Marga Waskita: Ruas Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat
• PT Jakarta Toll Road Development: Ruas 6 Tol Dalam Kota
• PT Wijaya Karya Serang Panimbang: Ruas Tol Serang - Panimbang
• PT PP Semarang Demak: Ruas Tol Semarang - Demak
• PT Jasamarga Jogja Solo: Ruas Tol Yogyakarta - Solo - NYIA Kulonprogo
• PT Semesta Marga Raya: Ruas Tol Kanci - Pejagan.