Program Magang Nasional Diluncurkan 15 Oktober 2025, Menko Airlangga Minta Perusahaan Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, program magang nasional akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Sejumlah persiapan sudah matang mulai dari fitur program hingga detail teknis pelaksanaan.

"Program siap kerja itu tadi featuresnya sudah kami lihat, kemudian dibahas technical detail, dan program ini diharapkan nanti bisa dilaunching tanggal 15 Oktober," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Menjelang hari peluncuran, pemerintah memanfaatkan waktu dua pekan untuk melakukan sosialisasi intensif kepada dunia usaha.

Perusahaan diminta aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform yang akan terhubung dengan program “Siap Kerja” yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menurut dia, dengan sistem itu, perusahaan bisa melisting jumlah lowongan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Pada saat launching, lowongan yang sudah tercatat bisa langsung diakses oleh para lulusan.

"Dari sekarang sampai 15 Oktober, sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan diharap melisting demand mereka, setiap perusahaan, berapa job yang terbuka," ujarnya.

Airlangga menuturkan, keterlibatan perusahaan menjadi kunci keberhasilan program. Karena itu, pemerintah mendorong agar perusahaan dari berbagai sektor ikut berpartisipasi.

Airlangga menjelaskan, keistimewaan program ini adalah sistem yang sudah terintegrasi dengan data lulusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dengan begitu, peserta tidak perlu melakukan verifikasi manual, karena semua sudah otomatis tercatat.

Hal ini akan mempermudah proses pendaftaran dan mempercepat validasi bagi peserta. Lulusan baru yang ingin mengikuti program cukup masuk ke laman “Siap Kerja” mulai 15 Oktober mendatang.

"Saat sekarang di SIAP KERJA sudah diketahui jumlah lulusan yang satu tahun terakhir, karena itu semuanya mengakses kepada data Kemenristek Dikbud. Jadi, lulusannya sudah ada, sehingga nanti mereka yang mendaftar, kalau lulusnya memang dalam satu tahun itu sudah ada databasenya disana," jelasnya.

Program magang akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. "Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Airlangga.

Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Biaya upah akan diberikan selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah.

"Sesuai dengan UMP daerah masing-masing," pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sering menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam sepekan terakhir. Hal ini mengindikasikan fokus pemerintah terhadap sektor ekonomi.

Menko Airlangga tak sendirian. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) sektor ekonomi juga turut dipanggil oleh Kepala Negara. Ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan pemanggilan Menko Airlangga ke Istana Negara merupakan hal yang lazim sejak lama. Terutama dalam membahas perkembangan ekonomi, termasuk paket kebijakan sebagai stimulus.

"Sebenarnya biasa saja dari dulu Menko (Perekonomian) dipanggil atau Ratas ke Istana. Namun, fokus saat ini tentu Akselerasi Program Ekonomi 8+4+5 akhir tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," kata Haryo saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (17/9/2025).

Dalam catatan Liputan6.com, Menko Airlangga dipanggil Prabowo Subianto pada 9 September 2025, tepat satu hari setelah reshuffle kabinet yang menetapkan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Selain Airlangga dan Purbaya, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga dipanggil RI 1.

Hasil rapat tersebut memerintahkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mempercepat program prioritas pemerintah tanpa hambatan birokrasi. Satu hari setelahnya, pada 10 September 2025, giliran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menghadap Presiden. Ini jadi laporan perdananya ke Prabowo setelah resmi menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati.