Produksi Sawit Petani Labuhanbatu Rendah, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta PT Perkebunan Milano, Wilmar Group, menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Program Kebun Kemitraan dengan Koperasi Produsen Seira Mandiri Jaya di Desa Sei Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Ketua Koperasi Produsen Seira Mandiri Jaya, Edi Saputra menyampaikan harapannya agar MoU ini dapat meningkatkan produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit petani, yang saat ini rata-rata masih sekitar 700 kg per hektare (ha) per tahun. Rendahnya produktivitas disebabkan penggunaan bibit yang belum bersertifikat dan praktik pemupukan yang belum sesuai standar. 

“Petani memang sudah menanam sawit, tetapi masih seadanya karena kami hanya tahu cara menanam. Dengan MoU ini, kami berharap produktivitas bisa mendekati standar perusahaan,” kata Edi, Senin (12/10/2025).

Program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani di sekitar wilayah operasionalnya. 

PT Perkebunan Milano akan memberikan dukungan kepada anggota koperasi berupa pembinaan teknis, akses permodalan, serta jaminan pemasaran hasil panen. Melalui kemitraan ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengelola kebun plasma secara lebih baik dan berkelanjutan. 

Pada tahap awal, program kemitraan plasma akan mencakup sekitar 71 ha, dan selanjutnya diperluas menjadi 115 ha. Program ini akan diikuti oleh 38 petani anggota koperasi. "Dengan pendampingan ini, kami optimistis bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya. 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu, Agussalim Ritonga mengapresiasi komitmen perusahaan yang telah mematuhi regulasi terkait pembentukan plasma. Dia menilai program tersebut akan memberikan kontribusi nyata bagi petani dan perekonomian daerah.

Sementara itu, Head Social Security and License Wilmar, Yudha Adri menegaskan pentingnya harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan. Pihaknya akan terus memastikan manfaat usaha perkebunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar. 

“Masyarakat merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan, sehingga kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program bersama masyarakat,” kata Yudha.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mengharapkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, segera meninjau ulang kebijakan pajak dan pungutan ekspor sawit. Sabarudin menilai pungutan tersebut telah memberatkan kehidupan 3,5 juta petani kelapa sawit beserta 14 juta jiwa keluarga petani sawit di seluruh Indonesia.

"Petani sawit saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat mahalnya harga pupuk dan bahan makanan, serta rendahnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang terdistorsi oleh Bea Keluar dan Pungutan Ekspor yang dikenakan pada ekspor Crude Palm Oil," ujar Sabarudin, Jumat (3/10/2025).

Sementara menurutnya Dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sebesar 90% hanya digunakan untuk menyubsidi harga biodiesel,

"Sehingga hanya menguntungkan industri minyak sawit besar yang memiliki pabrik biodiesel," tambahnya.

Sabarudin juga menyoroti sejak perubahan aturan pungutan sawit pada 2015, sebagian besar dana yang dikelola BPDP tidak menyentuh kebutuhan langsung petani. Bahkan, kenaikan 1% PE dapat menurunkan harga TBS sebesar Rp 300–Rp 500 per kilogram.

Di sisi lain Kementerian ESDM baru-baru ini jelasnya mengumumkan tambahan alokasi subsidi biodiesel B40 sebesar Rp 16 triliun untuk tahun ini, dengan prediksi kebutuhan dana subsidi mencapai Rp 67 triliun pada 2025. SPKS menilai bahwa insentif ini hanya menguntungkan sektor Public Service Obligation (PSO) dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

“Dimana keadilan hidup bagi petani kelapa sawit? Jika dana PE hanya dipergunakan bagi subsidi biodiesel, sementara petani masih tersandera kenaikan harga makanan dan pupuk,” ujar Sabarudin.

Sabarudin dan SPKS pun berharap Menteri Purbaya dapat meninjau ulang efektivitas BK dan PE sawit, serta mengalokasikan dana pungutan secara lebih adil. Dukungan Presiden Prabowo juga dinilai krusial untuk menata ulang regulasi yang selama ini menghimpit pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit nasional.

"Kami berharap Presiden Prabowo dapat melihat langsung kondisi 14 juta rakyatnya yang menggantungkan hidup pada sektor sawit, namun kian terhimpit hidupnya," ujar Sabarudin.

Dengan 42% dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional dikelola oleh petani, SPKS mencatat bahwa sekitar 7,2 juta hektar lahan dan 3,57 juta keluarga bergantung pada sektor ini. Totalnya, sekitar 14,3 juta jiwa membutuhkan keadilan dari pemerintah.

“Kami mengusulkan agar dana sawit yang dikelola BPDP digunakan langsung untuk sarana dan prasarana petani, seperti penyediaan pupuk, perbaikan jalan kebun, dan dukungan alat-alat transportasi untuk petani. Serta insentif harga jual TBS yang menyuplai kebutuhan biodiesel nasional,” tutur Sabarudin.