Polemik Harga LPG 3 Kg, Menkeu Purbaya Jawab Pernyataan Bahlil

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi komentar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya keliru membaca harga asli LPG 3 kilogram (kg).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dirinya masih menelaah kembali angka-angka tersebut. Ia mengaku data yang dipaparkan sebelumnya berasal dari hasil perhitungan staf di Kementerian Keuangan.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Menurut Purbaya, perbedaan bisa saja terjadi lantaran pendekatan antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM tidak sama dalam membaca data. Ia optimis setelah dikaji lebih jauh, hasilnya akan sejalan.

"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ujarnya.

Dengan sikap terbuka, Purbaya ingin menekankan bahwa persoalan ini bukan soal benar atau salah semata, melainkan soal metodologi dan cara menginterpretasikan data.

Purbaya menilai bahwa kemungkinan besar yang membuat muncul perbedaan adalah sudut pandang dalam membaca data subsidi LPG. Menurutnya, perbedaan antara teori akuntansi dan praktik teknis di lapangan seringkali melahirkan hasil hitungan yang tidak identik.

"Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda," jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya sempat memaparkan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Dari jumlah itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 untuk setiap tabung LPG melon tersebut.

Pernyataan ini kemudian mendapat respons dari Bahlil, yang menilai ada kekeliruan dalam membaca angka.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan pemutihan bagi produsen rokok ilegal. Langkah ini disebut sebagai strategi transisi untuk memasukkan produsen “gelap” ke dalam sistem legal, sehingga negara tidak hanya menjaga penerimaan cukai, tetapi juga tetap melindungi lapangan kerja masyarakat.

"Mungkin ada pemutihan juga ya kebelakangnya dosanya diampunin. Tapi setelah itu, ke depan kita akan bertindak keras," kata Menkeu Purbaya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Dalam kunjungan ke Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kudus, Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah ingin memberikan kesempatan kedua bagi produsen rokok ilegal.

"Jadi, mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya, dengan nanti pola cukai yang pas yang terbaik," ujarnya.

Pemerintah menilai kebijakan ini bisa memperbaiki struktur industri hasil tembakau. Dengan cara ini, produsen kecil tetap dapat hidup dan menyerap tenaga kerja, tetapi tidak lagi merugikan negara melalui praktik ilegal.

Menkeu menilai kawasan industri hasil tembakau di Kudus bisa menjadi wadah bagi produsen kecil yang ingin melegalkan usahanya. Bahkan, Bupati Kudus disebut telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan serupa dengan lahan seluas lima hektar.

"Pak Bupati katanya punya rencana satu lagi untuk membangun kawasan industri yang sejenis di tempat lain dengan luas tanah 5 hektar. Kita melihat berapa cepat dia bangun kalau dia enggak punya duit. Saya coba lihat bisa masuk enggak ke situ," jelasnya.

Langkah ini juga diharapkan memperkecil ruang gerak produsen ilegal yang kerap merusak pasar. Dengan integrasi ke kawasan industri, pemerintah bisa mengontrol produksi sekaligus penerimaan cukai lebih transparan.