Perusahaan Garap Sampah Jadi Listrik Dapat 2 Insentif Manis, Ini Rinciannya!

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau waste to energy (WTE). Ada dua insentif yang akan diberikan.

Yuliot menuturkan, aspek perizinan untuk perusahaan sudah dibahas bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, termasuk rencana pemberian insentif.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan juga proses untuk verifikasi perizinan serta insentif juga kita siapkan dari Kementerian ESDM," kata Yuliot di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pertama, pengurangan pajak penghasilan (PPh). Mengingat proyek sampah jadi listrik masuk kategori energi baru terbarukan. "Jadi karena ini merupakan energi baru terbarukan, ini bisa dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Jadi kita akan melihat dari sisi kelayakan, itu akan ada evaluasinya," tambahnya.

Kedua, ada pembebasan bea masuk impor. Ini berlaku jika perusahaan tersebut mengimpor alat produksi atau teknologi untuk proyek sampah jadi listrik tersebut. Insentif akan diberikan ketika proyek tersebut akan berjalan.

"Ya, pada saat mau berjalan itu akan ada keputusan terhadap fasilitas investasi yang diberikan kepada badan usaha," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 10 kabupaten/kota dalam 3 aglomerasi masuk dalam proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau waste to energy tahap 2. Tahapan persiapannya akan dimulai setelah mengantongi restu dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan lokasi-lokasi itu telah disetujui dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Zulkifli.

"Berdasarkan hasil penilaian verifikasi lapangan dan keputusan rapat hari ini, maka untuk tahap kedua ini disetujui 10 kota untuk masuk dalam program PSEL," kata Hanif di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pertama, ada aglomerasi Lampung Raya yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur. Kedua, aglomerasi Surabaya Raya 2, mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

"Surabaya ini sebenarnya sudah ada satu PSEL melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2019, namun sampahnya masih cukup banyak," katanya.

Ketiga, aglomerasi Serang Raya, meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang. Adapun pelaksanaan persiapan akan dimulai setelah mendapat mandat dari Menko Zulkifli Hasan.

"Jadi besok atau hari ini setelah mendapat persetujuan dari Bapak Menko Pangan, Menteri LH akan segera menyampaikan surat keputusan kepada Danantara untuk proses selanjutnya. Nanti setelah berjalan, maka Menteri ESDM yang akan menangani proses perizinannya," beber dia.

Dengan adanya program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE), diharapkan sampah yang berada di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat akan hilang dalam dua tahun ke depan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

"Jadi Bantargebang itu insyaallah dua tahun lagi, enggak ada lagi. Bandung, yang di mana-mana itu, dua tahun lagi,” kata Zulkifli Hasan.

Pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT) ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.