Pertumbuhan Ekonomi Disokong Penduduk Miskin, MBG jadi Kunci Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan, program makan bergizi gratis (MBG) jadi kunci utama untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Khususnya dalam memberikan asupan bergizi kepada anak yang berasal dari keluarga miskin, yang secara populasi jadi mayoritas pada 20 tahun mendatang.

Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Dadan mengatakan, makan bergizi gratis merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) masa depan, guna menciptakan generasi emas dan sehat. 

"Mengingat penduduk Indonesia sampai sekarang masih tumbuh 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, dan masih akan terus tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045," urainya, Selasa (7/10/2025).

Menengok statistik yang ada, ia menyampaikan, penduduk Indonesia disokong oleh generasi dari orang tua yang tingkat pendidikannya hanya 9 tahun saja. Dadan mencontohkan, rata-rata pendidikan orang tua di Jawa Barat hanya 8,8 tahun, yang berarti mayoritas hanya lulusan SD.

"Dan kemarin saya menyampaikan data yang sama di Jawa Tengah, karena rata-rata pendidikan di Jawa Tengah itu hanya 8,2 (tahun). Artinya, mereka hanya pendidikan 8 tahun," imbuh Dadan. 

Menurut dia, kelompok masyarakat tersebut jadi penyokong utama pertumbuhan penduduk Indonesia, dengan angka kelahiran anak yang tinggi. 

"Karena anggota rumah tangga kelas miskin yang pendapatannya di bawah Rp 1,2 juta per bulan itu angkanya 4,78. Itu artinya kalau ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga anaknya 3 (orang), 22 keluarga anaknya 2 (orang)," bebernya. 

Di sisi lain, ia menjabarkan, pertumbuhan penduduk dari segmen masyarakat kelas menengah dan atas cenderung sedikit, dengan skala di kisaran 2,84.

"Artinya kalau ada 1 ibu dan 1 bapak, maka anaknya rata-rata 0,85. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas atas, maka 84 keluarga anaknya 1 (orang), sisanya 16 keluarga tidak punya anak," ungkap dia. 

"Kelas menengah pun saya kira itu anggota rumah tangga tangganya hanya 3,21. Itu artinya kalau ada 100 keluarga kelas menengah, 21 keluarga anaknya 2 (orang), 79 keluarga anaknya 1 (orang)," ia menambahkan.  

Mengacu pada data tersebut, Dadan menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2045 bakal banyak ditopang oleh masyarakat yang berasal dari keluarga miskin. 

"Jadi pertumbuhan penduduk Indonesia di tahun 2045 tidak akan disokong oleh keluarga kelas atas dan kelas menengah, tapi pertumbuhan akan disokong oleh keluarga kelas miskin, dan tetap miskin," kata dia. 

Dadan mengatakan, sekitar 60 persen anak yang ditemui di lapangan bahkan tidak punya akses terhadap menu makan yang seimbang. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis jadi kunci untuk memajukan generasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. 

"Jadi kalau mereka makan biasanya asal ada nasi, ada kerupuk, ada mie, ada bala-bala (bakwan), ada kentang. Nah, 60 persen dari mereka juga hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu," ucap dia.  

"Oleh sebab itulah, maka program (MBG) ini kita harus lakukan. Karena mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang masih menjaga balita, mereka yang sekarang masih di TK-SD-SMP-SMA, 20 tahun ke depan mereka akan menjadi pekerja produktif di 2045," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal rencana penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mengingat ada unsur subsidi dalam beras SPHP yang dikeluarkan Perum Bulog.

Arief membolehkan jika Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan beras Bulog. Baik itu produk komersialnya maupun produk SPHP bersubsidinya.

"Bulog itu punya dua skema, yang pertama, CPP (Cadangan Pangan Pemerintah), ini beras medium. Satu lagi komersial, ini premium. Keduanya bisa menjadi opsi untuk MBG," kata Arief dalam keterangan resmi, Sabtu (4/10/2025).

"Setiap SPPG berhak mengadakan ini sendiri, dipersilahkan saja. Bisa dari sumber setempat, private, atau Bulog," ia menambahkan.

Hanya saja, soal penyaluran beras SPHP langsung ke Dapur MBG, Arief masih perlu membahas dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas). Lantaran, penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus diputusan dalam rapat tingkat menteri yang biasanya dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

"Tapi tetap nanti saya mungkin akan minta Rakortas terkait SPHP beras memasok ke SPPG, karena kalau yang CPP ini barang subsidi. Kalau subsidi pemerintah itu perlu Rakortas untuk diputuskan detailnya seperti apa dan bagaimana," tutur Arief.

Ekosistem Pangan

Arief memandang program MBG bisa menjadi satu ekosistem pangan yang baik. Misalnya, mendapat pasokan dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk keterlibatan Perum Bulog soal pemasoknya.

"Misal kalau harga jatuh di petani, berarti Kopdes Merah Putih yang ambil. Berikutnya stok itu bisa disalurkan ke MBG," ucapnya.

"Jadi program stabilisasi pangan dan intervensi itu bisa jadi satu. Tidak terpisah-pisah. Kalau dulu yang produksi, habis produksi, sudah selesai. Nah sekarang perlu ada ekosistemnya supaya tersambung," Arief menambahkan.