Penyaluran Jagung Murah Buat Pakan Ternak Diawasi Ketat, Bos Bapanas Janjikan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjamin tidak ada kecurangan atat fraud dalam penyaluran jagung bagi pakan ternak. Menyusul sederet tingkatan pengawasan yang ketat.

Pemerintah resmi mengguyur 52.400 ton jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Seluruhnya dijual Rp 5.500 per kilogram di tingkat peternak.

"Skema pelaksanaan SPHP-nya, pengajuannya, siapa peternaknya, itu semuanya sudah ikut sama Juknis kita semua. Jadi kita pastikan tidak terjadi fraud," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip Kamis (25/9/2025).

Dia menjelaskan, Perum Bulog akan segera menerbitkan Prosedur Operasional Pelaksanaan SPHP jagung di tingkat Konsumen pada 2025. Ini akan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan bagi jajaran Perum Bulog dan koperasi/asosiasi peternak penyalur.

"Tolong dipastikan semuanya Pak Dirut Bulog, Pak Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog. Tentunya kita titip, by name by address," ujarnya.

SPHP Jagung diharapkan mampu berpengaruh pada penurunan harga, termasuk sampai tingkat konsumen. Mengingat lagi jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak ayam berkontribusi 50 persen terhadap struktur biaya produksi.

Benerapa poin kunci dalam juknis SPHP Jagung diantaranya, program ini ditopang oleh cadangan jagung pemerintah (CJP). Pelaksanaan SPHP Jagung diperintahkan Bapanas kepada Perum Bulog.

Adapun, Penyaluran berlangsung mulai September dengan sasaran utama peternak ayam ras petelur mandiri, khususnya skala mikro dan kecil, yang disalurkan melalui koperasi dan asosiasi peternak.

Wilayah distribusi mencakup sentra-sentra peternakan utama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat.

Rincian lengkap alokasi jagung SPHP dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 307 Tahun 2025. Skema alokasi ini juga mempertimbangkan kebutuhan riil berdasarkan populasi ternak serta usulan dari para peternak calon penerima manfaat.

Pelaksanaan SPHP jagung diatur secara berjenjang dan terkoordinasi. Dalam hal ini, Bapanas berperan menetapkan target, alokasi, serta harga, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan menetapkan kriteria penerima, melakukan verifikasi, dan mengesahkan koperasi atau asosiasi penyalur. 

Sementara itu, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bertugas menyampaikan data, memvalidasi calon penerima, serta mengawasi pelaksanaan di lapangan.

Perum Bulog bertugas menyiapkan stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), mendistribusikan hingga ke koperasi atau asosiasi peternak, serta menyediakan sistem informasi elektronik sebagai sarana pelaporan dan pemantauan.

Selanjutnya, koperasi atau asosiasi bertugas menyalurkan jagung kepada anggota sesuai kuota dan harga yang ditetapkan, serta menyusun laporan kepada Bulog. Di sisi lain, peternak penerima wajib menggunakan jagung untuk kebutuhan usaha sendiri dan tidak memperjualbelikannya kembali.