Penjelasan Bahlil soal SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina Gara-Gara Etanol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal SPBU swasta yang batal membeli BBM mentah atau base fuel dari Pertamina, lantaran adanya temuan kandungan etanol. 

Bahlil menegaskan, seluruh BBM yang disalurkan ke publik baik melalui SPBU swasta maupun Pertamina seluruhnya telah melalui uji klinis di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas.

"Begini, seluruh minyak atau BBM yang didistribusikan ke SPBU, baik punya Pertamina atau swasta, semua diuji lewat standar pemerintah lewat Lemigas. Dan kalau tidak lolos standar, pasti tidak akan didistribusikan. Semuanya sudah sesuai standar," tegasnya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

"Selama etanolnya itu etanol murni 99,95 persen. Dan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemarin itu adalah sudah memenuhi standar," dia menekankan. 

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengemukakan, alasan mundurnya SPBU swasta terletak pada temuan kandungan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji coba laboratorium base fuel impor tersebut. 

Temuan kandungan etanol 3,5 persen pada base fuel impor Pertamina menjadi titik balik dalam negosiasi bisnis ke bisnis (B2B) ini. Achmad menjelaskan bahwa kandungan etanol inilah yang memicu SPBU swasta, termasuk Vivo dan BP-AKR, untuk membatalkan pembelian.

"Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut," ucapnya beberapa waktu lalu. 

Secara Regulasi Masih Diperkenankan

Menariknya, Achmad menegaskan secara regulasi, kandungan etanol tersebut sebenarnya masih diperkenankan. Ia merujuk pada ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan ambang batas kandungan etanol di bawah 20 persen. Artinya, kadar 3,5 persen tersebut masih jauh di bawah batas aman yang diizinkan pemerintah.

Pembatalan beberapa SPBU swasta lantas berakibat pada negosiasi B2B yang harus kembali ke titik awal. Total 100 ribu barel base fuel yang sudah diimpor Pertamina dipastikan belum terserap oleh pihak SPBU swasta.

Padahal, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyatakan bahwa Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil telah menyetujui skema impor tambahan BBM melalui Pertamina.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama PT Pertamina (Persero) masih membuka pintu negosiasi dengan pihak pengelola SPBU swasta. Usai beberapa badan usaha masih belum sepakat membeli BBM dari kuota impor milik Pertamina. 

Bahlil menekankan, Pertamina dan SPBU swasta perlu bersinergi dalam penyediaan BBM. "Saya sudah bilang bahwa kolaborasi," ujar dia saat ditemui di Kompleks Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menyambung pernyataan Bahlil, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, proses negosiasi antara pihaknya dengan badan usaha swasta masih terus berjalan. 

"Pembicaraan masih terus. Yang pasti dari kita juga membuka diri dari SPBU swasta juga. Sama-sama kan kita sudah ini semua open book," kata Simon. 

Simon juga menegaskan bahwa Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan. Yang terpenting, ketersediaan stok BBM di masyarakat tidak tersendat. 

"Kami juga tidak seolah-olah mencari keuntungan. Tapi yang pasti kita sama-sama open book, agar harga di masyarakat tidak terpengaruh.Jadi tidak ada kenaikan harga di masyarakat," tuturnya. 

Adapun negosiasi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta masuk babak baru. Ternyata, dua badan usaha swasta, Shell dan Exxon, masih belum sepakat untuk beli BBM atau bahan dasar (base fuel) dari Pertamina.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Domatubun, mengatakan bahwa pembahasan antara Pertamina dan badan usaha swasta masih berjalan. Namun, kedua entitas tersebut masih butuh waktu dan belum mengambil keputusan.

"Exxon dan Shell belum dapat memberikan keputusan lanjutan," kata Roberth saat dihubungi Liputan6.com beberapa waktu lalu. 

Hal ini menjadi salah satu hasil pembicaraan antara badan usaha swasta dan Pertamina di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025) lalu.

Dia menjelaskan, Shell disebut masih harus koordinasi dengan kantor pusatnya berkaitan dengan spesifikasi pemenuhan kepatuhan vendor (vendor compliance).

"Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November (2025) karena masih memiliki stok," tambah Roberth.