Pemerintah Percepat Reformasi Perizinan untuk Perkuat Ketahanan Energi Migas

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung resmi membuka Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Acara tersebut turut dihadiri Kepala SKK Migas Djoko Siswanto beserta jajaran manajemen, yang bersama-sama membahas langkah penguatan sektor hulu migas.

Yuliot Tanjung menekankan bahwa sektor hulu minyak dan gas bumi masih menjadi fondasi utama ketahanan energi Indonesia. Di tengah percepatan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih, pemerintah menuntut percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua yang masih memiliki potensi ekonomi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujar Yuliot Tanjung dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

Rakor ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan langkah menghadapi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai menjadi dua fokus utama Rakor Dukbis 2025. Menurutnya, birokrasi perizinan yang panjang masih menjadi hambatan besar bagi operasional hulu migas, mulai dari izin lingkungan hingga proses kepabeanan.

“Birokrasi perizinan yang panjang dan lintas sektor, mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan masih menjadi tantangan kita bersama. Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” jelas Djoko Siswanto.

SKK Migas dan KKKS juga tengah menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026. Dokumen ini mengintegrasikan agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, penguatan tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, hingga keberlanjutan operasi, sebagai bagian dari komitmen memperkuat sektor migas nasional.