Pemerintah Diminta Tegas Usut Kasus Kontaminasi Radioaktif pada Udang Ekspor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta bertindak cepat menyikapi temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS). Desakan ini muncul setelah Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat mengumumkan adanya kandungan radioaktif dalam produk ekspor tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariah menegaskan, keberadaan limbah nuklir jenis Cs-137 bukan hanya sekadar pelanggaran lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, produk yang tercemar seharusnya tidak diedarkan lagi, bahkan dimusnahkan.

“Kita tahu zat cesium-137 ini sangat berbahaya. Bila masuk dalam tubuh manusia akan meningkatkan risiko kanker, merusak jaringan tubuh hingga menurunkan sistem kekebalan tubuh,” kata Sarifah , Kamis (2/10/2025).

Ia mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh berlama-lama. Setiap pelanggaran hukum yang terkait dengan temuan zat berbahaya ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“Keselamatan warga yang utama. Bila ditemukan ada pelanggaran secara hukum, maka harus ditindak secara tegas,” tegasnya.

Perlindungan terhadap industri ini harusnya dipandang bahwa dengan melepaskan 18 container kemarin, dan mungkin beberapa ratus kontainer yang akan segera tiba di Tanjug Priok), tidak sebanding dengan dampak risiko bagi 17.000 container udang yang indonesia ekspor setiap tahunnya serta menimbulkan risiko bagi puluhan ribu kontainer ekspor produk hasil laut Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, menilai, kasus tersebut harus menjadi titik tolak pemerintah untuk memperketat pengawasan produk pangan, baik yang dipasarkan di dalam negeri maupun yang diekspor.

Menurutnya, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apapun. Masyarakat harus dilindungi dan produk yang berbahaya seharusnya tak boleh beredar. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi produk pangan yang tercemar senyawa berbahaya dalam kadar berapapun.

Menurut Hindun, kasus penolakan ini harus menjadi titik tolak pemerintah untuk memastikan bahwa produk pangan baik untuk ekspor atau yang diimpor untuk konsumsi masyarakat Indonesia, harus aman. Kata dia, tidak boleh ada lagi produk pangan yang tercemar senyawa berbahaya dalam kadar berapapun yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita, berpandangan kasus ini dapat memberikan dampak serius bagi reputasi Indonesia di pasar internasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi persoalan yang menyangkut keamanan pangan sekaligus nama baik bangsa.

"Pemerintah Indonesia harus segera memberikan respon yang cepat. Penyebab dari adanya paparan radioaktif harus diungkap seterang-terangnya. Kalau tidak, hal ini dapat memperburuk situasi di dalam negeri sendiri,” ujar Sonny.

Seperti diketahui, pelepasan kemarin sengaja menitikberatkan pada angka 1200, sebagai ambang batas. Namun demikian, ini tidak bisa dianggap jika di bawah 1200 ini berarti boleh dikonsumsi. Padahal arahan FDA jelas bahwa semua produk yang pernah diolah di pabrik tersebut tidak boleh diedarkan, meski ditemukan atau tidaknya cesium pada produk yang diuji.

“Angka 1200 ini level intervensi. Bukan berarti bisa diartikan di bawah angka tersebut boleh dikonsumsi,” beber Sony.

Dia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Menurutnya, perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membahayakan keamanan pangan wajib diberikan sanksi keras.

Ia mencontohkan, jika kasus sebelumnya mengenai kontaminasi pada udang beku sudah diketahui penyebab serta eksportirnya, maka langkah berikutnya adalah menyampaikan sanksi secara terbuka. Transparansi ini, menurut Sonny, menjadi penting agar kasus serupa tidak terulang kembali dan dapat menjadi peringatan keras bagi eksportir lain.

Jika tak ditangani, bahkan produknya ditarik, dari sisi dampaknya bisa sangat luas, mulai dari menurunkan kepercayaan mitra dagang, hingga merugikan nelayan, petambak, serta mengurangi pemasukan negara.

Sonny khawatir kasus kontaminasi ini akan menimbulkan efek domino. Penolakan produk ekspor bisa berimplikasi pada penurunan harga jual di pasar domestik, mengganggu rantai pasok, bahkan mengancam mata pencaharian masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perkebunan.

Ia menambahkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi kelompok kecil ini agar tidak menjadi korban dari kelalaian segelintir pihak.

Meskipun FDA menyatakan kadar radiasi masih berada dalam ambang aman konsumsi, pemerintah Indonesia tidak boleh menyepelekan persoalan ini. Keamanan pangan, menurutnya, bukan hanya soal angka batas aman, tetapi juga menyangkut persepsi publik internasional terhadap kualitas produk Indonesia.

“Jangan sampai dikarenakan tidak adanya respon yang serius dari pemerintah atas peristiwa ini membuat negara kehilangan pendapatan negara serta memperburuk nasib nelayan karena dunia internasional menolak komoditas pangan kita," imbuhnya.