Pemerintah Amerika Serikat Shutdown, Ini Artinya

Liputan6.com, Jakarta - Pendanaan untuk Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah dihentikan setelah Partai Republik gagal mencapai kesepakatan dengan oposisi dari Partai Demokrat mengenai langkah selanjutnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran.

Ini berarti beberapa tetapi tidak semua layanan pemerintah AS akan terhenti sementara atau shutdown pemerintah AS. Konfrontasi anggaran meskipun merupakan hal yang umum dalam politik AS, pertikaian anggaran ini bisa terasa sangat menegangkan. Demikian mengutip dari BBC, Kamis (2/10/2025).

Hal ini karena Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menghabiskan sembilan bulan terakhir untuk memangkas anggaran pemerintah nasional secara drastis. Ia menuturkan, kebuntuan saat ini dapat memberinya kesempatan untuk melakukan hal yang sama lebih banyak lagi.

Shutdown ini terjadi lantaran Partai Republik dan Demokrat tidak dapat bersatu dan meloloskan RUU yang mendanai layanan pemerintah hingga Oktober dan seterusnya.

Partai Republik mengendalikan Kongres, tetapi di Senat atau majelis tinggi kekurangan 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU anggaran.

Seiring hal itu, Partai Demokrat yang beroposisi memiliki pengaruh. Kedua belah pihak telah berada dalam kebuntuan sengit mengenai anggaran layanan kesehatan dan Partai Demokrat meolak mendukung RUU Partai Republik yang dikatakan akan mempersulit rakyat AS membayar layanan kesehatan.

Mereka menyerukan perpanjangan kredit pajak, yang akan segera berakhir yang membuat asuransi kesehatan lebih murah bagi jutaan rakyat AS, dan untuk pembatalan pemangkasan dana Medicaid yang telah dilakukan Donald Trump.

Partai Demokrat juga menentang pemangkasan anggaran untuk badan-badan kesehatan pemerintah. RUU sementara sebelumnya telah disahkan di DPR, atau majelis rendah, tetapi belum lolos di Senat. Akhirnya pada Rabu, 1 Oktober 2025 AS resmi mengalami penutupan pertama selama hampir tujuh tahun.

Penutupan pemerintah federal berarti semua fungsi pemerintah yang tidak penting dibekukan. Ini akan memengaruhi segalanya mulai dari jaminan sosial, perjalanan udara hingga akses taman nasional.

Badan-badan federal bergantung pada persetujuan pendanaan oleh Kongres agar presiden dapat menandatangani undang-undang anggaran untuk tahun fiskal mendatang. Demikian mengutip dari Sky News, Kamis (2/10/2025).

Jika mereka tidak dapat menyetujui pendanaan, badan-badan tersebut terpaksa ditutup. Ini berarti para pekerja tidak dapat pergi bekerja dan tidak dibayar.

Penyebab utama dari hal ini adalah kebuntuan politik yang sering terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres. Mereka kerap kali tidak mencapai konsensus mengenai rancangan undang-undang (RUU) pendanaan anggaran tahunan, yang menjadi pemicu utama terjadinya shutdown.

Sebagai contoh, dalam kasus shutdown yang disebutkan pada 1 Oktober 2025, Partai Demokrat menuntut perpanjangan subsidi layanan kesehatan dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA).

Namun, tuntutan ini ditolak keras oleh Partai Republik yang bersikeras agar rancangan anggaran disahkan tanpa syarat tambahan, menciptakan deadlock yang tidak terhindarkan. Untuk meloloskan RUU pendanaan, dibutuhkan minimal 60 suara di Senat, tetapi hanya 55 senator yang menyatakan setuju, sehingga RUU tersebut gagal disahkan.

Tidak semua instansi pemerintah akan tutup. Mereka yang dianggap pekerja esensial tetap bekerja seperti biasa, meskipun tanpa bayaran untuk sementara waktu.

Perlindungan perbatasan, penegak hukum, agen imigrasi dan bea cukai, perawatan medis di rumah sakit dan petugas kontrol lalu lintas udara akan tetap beroperasi seperti biasa,

Meskipun cek jaminan sosial dan Medicare akan tetap dikirimkan, verifikasi manfaat dan penerbitan kartu mungkin akan dihentikan. Demikian mengutip BBC, Kamis, (2/10/2025).

Pegawai pemerintah yang dianggap tidak esensial akan dirumahkan sementara tanpa bayaran. Sebelumnya pekerja ini dibayar secara retrospektif.

Artinya, layanan seperti program bantuan pangan dan prasekolah yang didanai pemerintah federal serta lembaga seperti museum Smithsonian akan dikurangi atau ditutup.

Beberapa lembaga, seperti Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH) akan merumahkan banyak pekerja yang akan memengaruhi penelitian dan eksperimen yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, taman nasional akan tetap buka selama shutdown tetapi dengan sedikit dan tanpa staf.

Selain itu juga kemungkinan terjadi penundaan perjalanan. Sistem penerbangan mungkin perlu diperlambat, sehingga mengurangi efisiensi.

Penutupan pemerintah seringkali dimulai dengan lambat, tetapi dampaknya terus meningkat dan memiliki efek domino tidak hanya bagi pegawai federal, tetapi juga bagi rakyat Amerika Serikat biasa. Analis memperkirakan penutupan pemerintah AS ini bisa lebih besar daripada penutupan terakhir pada 2018.

Sekitar 750.000 pegawai federal, sekitar 40% akan mengambil cuti tanpa bayaran setiap hari, menurut perkiraan dari Kantor Anggaran Kongres (CBO).

Analis prediksi penutupan kali ini dapat memangkas sekitar 0,1-0,2 % pertumbuhan ekonomi setiap minggu, meskipun sebagian besar dapat dipulihkan.

Dampak yang relatif kecil itu mungkin menjadi alasan mengapa pasar saham tampaknya mengabaikan ancaman terbaru ini.

Namun, sekali lagi, ada beberapa hal yang membuat penutupan ini terlihat berbeda.

Salah satunya, Trump telah mengancam akan memecat - bukan hanya merumahkan - beberapa pekerja, yang akan membuat dampaknya lebih lama.

Perselisihan ini juga menambah gejolak ke dalam perekonomian yang sudah bergejolak oleh perubahan seperti tarif dan kecerdasan buatan, dengan kemungkinan penundaan data penting,  seperti laporan pekerjaan bulanan resmi AS, yang diperkirakan menambah ketidakpastian.

Shutdown pemerintah AS bukanlah hal baru dalam sejarah politik Amerika Serikat. Sejak 1977, pemerintah AS telah 20 kali gagal memenuhi tenggat waktu pendanaan anggaran, dengan rata-rata setiap shutdown berlangsung selama delapan hari. Namun, ada beberapa kasus yang jauh lebih panjang dan berdampak signifikan.

Salah satu yang paling diingat adalah shutdown terakhir di era pemerintahan Donald Trump pada 2018, yang berlangsung selama 35 hari. 

Kantor Anggaran Kongres atau The Congressional Budget Office (CBO) prediksi penutupan pemerintah pada 2018-2019 mengurangi output ekonomi sekitar USD 11 miliar, termasuk USD 3 miliar yang tidak pernah diperoleh kembali.

Mengutip BBC, pada masa pemerintahan Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995, shutdown pemerintah AS terjadi selama 21 hari, dan termasuk terlama kedua. Selain itu, Barack Obama yang juga seorang Demokrat mengalami penutupan pemerintahan selama 16 hari selama masa jabatannya di Gedung Putih. Sedangkan Ronald Reagan dari Partai Republik menghadapi delapan penutupan pemerintahan selama masa kepresidenannya pada 1980-an, meski semua relatif singkat.

Pada kasus terbaru yang terjadi pada Selasa, 30 September 2025 malam, Amerika Serikat kembali mengalami shutdown setelah Senat gagal mencapai kesepakatan anggaran. Pemungutan suara berakhir dengan 55 suara setuju berbanding 45 suara menolak, jauh di bawah 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan.

Presiden Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kegagalan ini dan mengancam akan memanfaatkan shutdown untuk memecat sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta memangkas program-program yang tidak disukainya.