Pegawai Federal Terancam PHK Permanen: Ancaman Trump Shutdown Pemerintah AS Berdampak Luas

Liputan6.com, Jakarta - Selama ini, penutupan (shutdown) pemerintah federal Amerika Serikat (AS) kerap lebih banyak menimbulkan kegaduhan politik ketimbang guncangan ekonomi. Namun kali ini kondisinya diperkirakan bisa berbeda.

Pemicunya adalah ancaman Presiden AS, Donald Trump, yang menyebut sejumlah pegawai federal yang dirumahkan akibat shutdown bisa dipangkas secara permanen. Langkah tersebut berpotensi memperburuk kondisi pasar tenaga kerja yang sudah rapuh.

Dikutip dari CNBC, Selasa (30/9/2025), jika Trump benar-benar menindaklanjuti ancaman itu — mampu menghadapi gugatan hukum yang hampir pasti akan muncul terhadap kewenangan eksekutifnya — maka dampaknya bisa lebih luas dibanding shutdown sebelumnya yang cenderung bersifat politis daripada ekonomi.

“Kami punya alasan untuk percaya bahwa shutdown kali ini tidak akan mengikuti preseden sebelumnya,” kata analis kebijakan publik senior di Barclays, Michael McLean, dalam catatan kepada klien.

Jika ancaman Trump terwujud, ia akan menindaklanjuti. “Ini akan menjadi penyimpangan signifikan dari praktik sebelumnya dan bisa memunculkan ketidakpastian baru terkait dampak ekonomi shutdown, yang sebetulnya biasanya hanya marginal,” jelas dia.

Sejauh ini, shutdown di masa lalu hanya meninggalkan luka politik bagi pihak yang dianggap paling bersalah. Pasar finansial memang sesekali sempat goyah, namun cepat pulih.

Dari sisi pertumbuhan, para ekonom umumnya memperkirakan dampak shutdown hanya sekitar 0,1 poin persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) per pekan. Bahkan shutdown terpanjang yang terjadi selama 35 hari dari akhir 2018 hingga Januari 2019 dinilai kecil untuk ekonomi AS bernilai USD 30 triliun.

Bank of America mencatat kerugian jangka pendek biasanya bisa segera tertutupi di kuartal berikutnya.

Namun kali ini kondisi pasar tenaga kerja memang lebih rapuh. Kawasan Washington DC, yang banyak dihuni pegawai federal, masih terpukul akibat gelombang PHK awal tahun yang direkomendasikan Dewan Penasihat Efisiensi Pemerintah pimpinan, Elon Musk.

Secara otomatis, shutdown membuat pegawai yang tidak begitu penting akan dirumahkan, namun selama ini selalu kembali bekerja setelah kebuntuan berakhir. Trump, dalam wawancara dengan NBC News, Minggu (28/9/2025), menegaskan: “Kami akan memberhentikan banyak orang yang...memang bisa kami PHK secara permanen.”

Ekonom Nomura, David Seif, menilai ancaman itu bisa menimbulkan dampak lebih serius pada laporan ketenagakerjaan bulanan. Efeknya baru terlihat pada data nonfarm payrolls Oktober yang akan dirilis November mendatang.

Shutdown juga berpotensi menghambat publikasi data penting. Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan Jumat lalu bahwa hampir seluruh aktivitas akan dihentikan. Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), yang merilis laporan utama seperti data ketenagakerjaan bulanan, juga akan ditutup selama shutdown berlangsung.

Dalam rencana daruratnya, Departemen Tenaga Kerja memperingatkan kemungkinan terjadinya penundaan rilis serta penurunan kualitas data.

Bagi penerima jaminan sosial, keterlambatan publikasi inflasi indeks harga konsumen (CPI) bisa berdampak pada penyesuaian tunjangan biaya hidup.

Situasi ini juga berimbas ke Federal Reserve (The Fed). The Fed sangat bergantung pada data BLS dalam menentukan suku bunga dan kebijakan moneter.

“Meski pemerintah AS kemungkinan menuju shutdown, kami perkirakan dampak ekonominya tetap kecil,” ujar Kepala Strategi Suku Bunga Bank of America, Mark Cabana, dalam sebuah catatan.

“Namun, shutdown akan menghentikan rilis data resmi, sehingga Fed harus mengandalkan data swasta untuk pengambilan keputusan kebijakannya bila shutdown berkepanjangan.”

Sebagai perbandingan, saat shutdown 2013, laporan ketenagakerjaan September baru dirilis 22 Oktober, sementara CPI ditunda dua minggu.

Ekonom senior di NerdWallet, Elizabeth Renter, sepakat dengan mayoritas analis Wall Street bahwa dampak keseluruhan shutdown tetap “relatif ringan.” Namun ia menekankan potensi tekanan pada pasar tenaga kerja.

“Efek paling cepat dan terasa adalah pada pegawai federal serta kontraktor yang dirumahkan,” jelas Renter. “Ketika rumah tangga dipaksa hidup tanpa pemasukan, bahkan hanya seminggu, itu bisa mengganggu stabilitas keuangan mereka secara signifikan.”