PBB Respons Surat Celios soal Dugaan Pemolesan Data Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merespons surat permohonan investigasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Surat tersebut diajukan Celios pada Jumat, 8 Agustus 2025, menyusul dugaan adanya inkonsistensi dalam data resmi pemerintah.

Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan.

"Saya menunggu nih sebetulnya. Karena nota keuangan kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator makro. Yang itu juga saya kritisi kemarin ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak questionable angkanya karena ada kecenderungan inkonsistensi," kata Media saat ditemui di Kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

Media menjelaskan, pihaknya sebagai lembaga non-pemerintah tidak memiliki akses terhadap data mentah BPS, namun analisis dari data publik menunjukkan indikasi adanya pemolesan angka.

"Beberapa teman-teman itu penyebabnya ada potensi window dressing gitu lah ya, dipoles begitu. saya nggak tahu ya karena kita lembaga non-pemerintah. Jadi, kita nggak mungkin pegang raw datanya gitu. Tapi dari data-data yang kita analisis itu banyak inkonsistensi," ungkapnya.

Menurutnya, komisi statistik PBB telah mengonfirmasi penerimaan surat Celios dan akan membahasnya secara internal sebelum memberikan tindak lanjut resmi.

"Jadi, kita mengirimkan surat ke UN, tadi malam sudah dibalas. Tadi malam sudah dibalas dan mereka akan merespon itu. Dan sudah dibalas oleh komisi statistiknya PBB, head-nya. Kemudian mereka akan merespon itu dan kemudian didiskusikan di internal PBB," ujarnya.

Media mengaku, pihaknya masih menunggu respon selanjutnya dari PBB. Ia berharap PBB bisa menghubungi BPS Indonesia untuk memverifikasi kebenaran data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

"Saya nggak tahu apakah mereka menghubungi BPS Indonesia. Saya nggak tahu itu. Karena itu adalah bagian dari tugas mereka sebagai fungsi pengawasan data statistik," ujarnya.

Celios menilai, kebenaran data sangat penting mengingat APBN 2026 akan disusun berdasarkan basis data tahun ini. Kesalahan data bisa berakibat pada kebijakan yang melenceng dari kebutuhan nyata.

"Lagi-lagi ya, APBN 2026 tergantung dari basis data hari ini. Kalau basis datanya nggak benar, kita akan bergerak ke arah yang salah," ujarnya.

Ia menegaskan, ekonomi makro yang dilaporkan pemerintah pada dasarnya bersumber dari data mikro seperti transaksi keuangan perusahaan dan data ekspor-impor.