OJK Buka Suara soal Rencana Wajib Asuransi Perjalanan bagi Wisatawan Asing ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana dari industri perasuransian terkait kewajiban penggunaan asuransi perjalanan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Kebijakan ini disebut terinspirasi dari praktik di kawasan Schengen yang mewajibkan wisatawan memiliki perlindungan asuransi selama perjalanan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan penerapan kewajiban tersebut merupakan kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, realisasinya membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya yang membidangi pariwisata dan keimigrasian.

"Penerapan kewajiban asuransi perjalanan bagi wisatawan asing merupakan kebijakan lintas sektor yang memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya di bidang pariwisata dan keimigrasian," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Minggu (28/12/2025).

Meski demikian, OJK pada prinsipnya mendukung wacana tersebut apabila dapat diimplementasikan. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memperkuat perlindungan risiko bagi wisatawan asing, tetapi juga berpotensi mendorong pengembangan industri asuransi perjalanan melalui perluasan pasar.

"Namun demikian, OJK pada prinsipnya mendukung apabila kebijakan tersebut dilaksanakan, karena dapat memperkuat perlindungan risiko bagi wisatawan sekaligus mendorong pengembangan produk asuransi melalui ekstensifikasi pasar," jelasnya.

Realisasi Kebijakan Perlu Kajian dan Kesiapan Ekosistem

Ogi menekankan, realisasi kewajiban asuransi perjalanan bagi wisatawan asing tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu kajian mendalam terkait kesiapan ekosistem pendukung agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, mekanisme implementasi juga menjadi perhatian penting, termasuk bagaimana pengawasan, distribusi produk asuransi, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan berisiko menimbulkan kendala di lapangan.

"Meski demikian, realisasi kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem, mekanisme implementasi, serta aspek perlindungan konsumen, agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," pungkasnya.