OECD Prediksi Inflasi Indonesia Masih Sesuai Target BI

Liputan6.com, Jakarta - The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan inflasi turun menjadi 1,9% paada 2025. Inflasi Indonesia tersebut merosot didorong terbatasnya tekanan permintaan dan harga energi yang rendah.

Akan tetapi, inflasi akan naik menjadi 3,1% pada 2026 dan 3,2% pada 2027 seiring normalisasi harga energi dan depresiasi mata uang sejak awal tahun yang secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

Dengan inflasi yang berada dalam kisaran target bank sentral yakni Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5-3,5% dan pertumbuhan yang berada di sekitar 5%, kebijakan moneter akan semakin longgar.

"Kebijakan fiskal diproyeksikan cukup ekspansif pada 2025 karena peningkatan belanja untuk program makanan gratis dan pembentukan dana kekayaan negara baru hanya akan dibiayi sebagian oleh pemotongan belanja di sektor lain sebelum berubah menjadi netral secara umum pada 2026-2027,” demikian seperti dikutip dari OECD.org, Rabu (3/12/2025).

OECD juga memandang meningkatkan efisiensi belanja publik merupakan prioritas kebijakan utama, termasuk melalui peningkatan target manfaat sosial bagi rumah tangga yang rentan.

“Memperkuat tata kelola investasi publik melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang lebih baik akan membantu memastikan belanja infrastruktur menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat,” demikian seperti dikutip.

OECD yang beranggotakan 38 negara ini juga melihat defisit transaksi berjalan diperkirakan hanya akan melebar sedikit. Namun, koreksi harga komoditas lebih lanjut dapat memperburuk hal ini dengan menekan pendapatan ekspor.

Sebelumnya, The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi prediksi Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia tumbuh 5% pada 2025 dan 2026. PDB Indonesia akan meningkat menjadi 5,1% pada 2027. Pertumbuhan PDB itu didorong permintaan domestik.

Inflasi yang rendah dan kondisi keuangan yang membaik akan memacu konsumsi dan investasi swasta. Akan tetapi, perlambatan pertumbuhan ekspor di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global akan membebani aktivitas ekonomi.

“Berkurangnya ketidakpastian tarif setelah kesepakatan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat dan kondisi keuangan yang lebih longgar akan mendorong investasi swasta yang dilengkapi dengan peningkatan pengeluaran investasi publik dari dana kekayaan negara yang baru,” demikian seperti dikutip dari laman oecd.org, Rabu (3/12/2025).

Selain itu, OECD juga menilai langkah-langkah stimulus fiskal akan mendukung konsumsi swasta selama beberapa kuartal mendatang.

Peningkatan hambatan perdagangan juga akan membebani permintaan eksternal dan penerimaan ekspor.

“Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran target bank sentral, secara bertahap naik ke titik tengahnya seiring dengan normalisasi pertumbuhan permintaan domestik dan depresiasi mata uang yang telah memengaruhi harga domestik,” demikian seperti dikutip,

Selain itu, OECD juga memandang risiko cenderung menurun. Arus keluar modal yang terus menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang. Ini berpotensi menyebabkan pelebaran sementara defisit transaksi berjalan melalui biaya impor lebih tinggi.

Kemudian perlambatan ekonomi yang lebih besar dari perkiraan di China, mitra dagang terbesar Indonesia akan semakin membebani ekspor, menurunkan harga impor dan meningkatkan impor dari China.

Dari sisi positif, sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara yang baru dibentuk secara cepat dan efektif dapat mengkatalisasi investasi swasta. Hal ini dengan mendorong modal masuk dan mempercepat implementasi proyek infrastruktur dan industri berdampak tinggi.

OECD juga memandang reformasi struktural diperlukan untuk mendorong pertumbuhan.

Reformasi terbaru telah melonggarkan beberapa pembatasan investasi asing, tetapi hambatan subtansial terhadap kepemilikan saham asing masih tetap ada terutama di sektor telekomunikasi dan transportasi.

Iklim investasi yang lebih luas juga terus dibentuk oleh peraturan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak merata dan koordinasi yang terbatas antarlembaga pemerintah.

“Kemajuan lebih lanjut di semua bidang ini akan menjadi semakin penting di tengah pergeseran pola perdagangan global dan rekonfigurasi rantai pasokan,” demikian seperti dikutip.

Di sisi lain, OECD juga melihat inisiatif sosial seperti program makan bergizi gratis (MBG) dapat membantu mengurangi malnutrisi anak dan memperkuat kesehatan masyarakat. Namun, pengendalian biaya yang lebih efektif dan target rumah tangga rentan yang lebih baik akan menekan biaya fiskal.

Selain itu, OECD juga melihat mengurangi pasar tenaga kerja di sektor informal akan memperluas basis pajak dan menciptakan ruang fiskal untuk memperluas investasi public di bidang infrastruktur transportasi, energi bersih, kesehatan dan pendidikan.

Reformasi juga diperlukan untuk memperkuat tata kelola investasi publik melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek lebih baik akan membantu memastikan belanja infrastruktur menghasilkan pertumbuhan lebih kuat dan inklusif.