Menuju Pemdasus, Otorita IKN Gandeng Jimly School of Law and Government

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG), dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) di Ibu Kota Nusantara. 

"Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa yang perlu disiapkan untuk persiapan IKN menjadi pemdasus, sehingga ke depan dapat berjalan dengan baik," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

Ketua Pembina JSLG Jimly Asshiddiqie Jimly menegaskan pentingnya tiga pilar utama dalam mempersiapkan IKN sebagai daerah khusus. Yakni constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional).

"Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan aspek tertib administrasi, tata kelola, etik dan budaya, pelibatan masyarakat lokal dan sosial ekonomi," kata Jimly.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 ini mengingatkan, tenggelamnya suatu peradaban terjadi karena kualitas institusinya tidak bermutu. Sebaliknya, majunya peradaban lahir dari institusi yang bermutu. 

"Mari kita menata kelembagaan itu bersama. Bagi semua yang berada di kota Nusantara ini harus berbangga karena menjadi bagian dari membangun sejarah peradaban baru Indonesia," tutur Jimly.

Adapun kelanjutan pembangunan IKN telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Regulasi ini menegaskan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Dengan dukungan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Adapun hingga 2029 jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN PNS ditempatkan di IKN. 

Hingga September 2025, untuk mendukung proses pemindahan, telah tersedia 44 tower hunian siap huni. Di sisi lain, sebanyak 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu menegaskan, regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. 

"Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan," ujar Basuki.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pihaknya masih ikut terlibat dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski, proyek-proyek baru nantinya akan ditangani oleh Badan Otorita IKN.

Diana memastikan beberapa proyek di IKN masih ditangani Kementerian PU. Terutama untuk proyek dengan kontrak multitahun (multiyears contract). Dia turut membantah Kementerian PU tak lagi menggarap IKN.

"Iya, dilanjut OIKN. Tapi framing-nya itu kan, PU enggak ada lagi, masih ada, 2025 ada, 2026 masih ada," ucap Diana, ditemui usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Dia menjelaskan, kontrak multitahun itu tetap digarap Kementerian PU karena ada kaitannya dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Misalnya, proyek jalan tol di IKN. Hanya saja, dia tidak akan ikut menggarap proyek baru.

"Kalau itu masih ada MYC (multi years contract), ya masih lanjut, MYC loh ya. Karena MYC itu, pendanaannya terikat ya. Itu terkait dengan masalah jalan tol dan sebagainya," kata Diana.

"Itu masih ada. Jangan di-framing enggak ada. Tapi memang kita tidak menambah lagi untuk kegiatan-kegiatan baru," ia menambahkan.