Menteri PKP Minta Bank Bantu Rakyat Terbebas dari Rentenir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya peran perbankan nasional dalam membantu rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir.

Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan agar bank mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. 

"Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

"Maka, bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan," dia menekankan.

Ara mendorong bank Himbara menjadi pelopor penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang hadir untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat. 

"Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi. Negara ini punya banker dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat," tuturnya. 

Dalam menyosialisasikan KUR Perumahan, Menteri PKP juga telah menjumpai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. 

Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan dukungan penuh untuk program 3 juta rumah yang jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. 

Pemprov DKI saat  ini tengah mempersiapkan 19.809 unit rumah. Pramono berharap itu bakal turut memperkuat program pemerintah pusat terkait perumahan. 

"Kita melakukan sosialisasi kredit program perumahan yang sangat bermakna bagi developer maupun bagi orang yang akan membangun dan terlibat dalam sektor ini. Secara terbuka, mereka juga menyatakan bahwa program ini sangat baik dan bermanfaat bagi UMKM, developer dan masyarakat," urainya.

Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengatakan, adanya KUR Perumahan diharapkan mampu mendorong capaian program 3 juta rumah, sekaligus membuka kesempatan luas bagi masyarakat dan UMKM untuk meningkatkan usahanya.

"Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, karena hari ini sudah membuat kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balaikota, Jakarta," ujar Ara.

Sebelumnya, kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang menanti keringanan dalam pembiayaan rumah melalui program pemerintah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan besaran subsidi bunga atau subsidi margin Kredit Program Perumahan (KPR) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2025.

Peraturan ini menjadi payung hukum bagi implementasi subsidi KPR yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target program 3 Juta Rumah.

Dikutip dari PMK 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan, Jumat (26/9/2025),  subsidi bunga ditetapkan berdasarkan plafon kredit.

Besaran subsidi bunga atau margin KPR yang diberikan kepada Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah (yakni masyarakat yang mengajukan KPR) ditetapkan dalam dua kelompok plafon:

• Plafon Kecil (Rp10 Juta hingga Rp100 Juta): Subsidi yang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen).
• Plafon Menengah (Rp100 Juta hingga Rp500 Juta): Subsidi yang diberikan sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Pemberian subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban cicilan bulanan MBR, sehingga akses terhadap kepemilikan rumah menjadi lebih terjangkau.