Menkeu Purbaya Tak Naikan Tarif Cukai Rokok, Siapa yang Untung?

Liputan6.com, Jakarta Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, mempertanyakan Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

"Apakah langkah ini (menetapkan tarif cukai rokok) demi menjaga stabilitas industri dan pekerja, atau justru mengorbankan kesehatan publik serta penerimaan negara?," kata Achmad dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Pertanyaan sederhana itu membuka perdebatan lebih luas tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan fiskal, industri, dan kesehatan masyarakat.

Ia pun meganalogikan Cukai rokok ibarat rem darurat di jalan menurun. Dengan tarif yang naik, konsumsi bisa ditekan. Ketika tarif dibiarkan tetap, rem itu seolah dilepas dengan alasan mesin kendaraan industri rokok membutuhkan tenaga untuk terus berjalan.

"Namun, apakah pelepasan rem ini membuat perjalanan lebih aman, atau justru memperbesar risiko kecelakaan sosial di masa depan?," tanyanya.

Dari sisi industri, keputusan ini memberi kepastian. Produsen, terutama yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT), bisa merencanakan produksi tanpa khawatir kenaikan biaya.

Bagi buruh linting rokok, hal ini terasa sebagai kabar lega. Stabilitas harga juga menjaga konsumen tidak beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

"Namun, kepastian ini bersifat jangka pendek. Tren global menunjukkan konsumsi rokok menurun, bergeser ke produk alternatif seperti vape," ujarnya.

Tanpa roadmap transisi, industri bisa terjebak dalam stagnasi. Jika ingin bertahan, industri harus “naik kelas” dengan diversifikasi, bukan sekadar bertahan pada status quo.

Cukai hasil tembakau menyumbang lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Rokok menjadi “sapi perah” fiskal Indonesia. Namun, tanpa kenaikan tarif, penerimaan sangat bergantung pada penertiban rokok ilegal.

"Jika pengawasan kuat, penerimaan bisa terjaga. Jika tidak, risiko defisit terbuka lebar. Keputusan ini pada akhirnya memindahkan beban dari tarif ke aparat penegak hukum," ujarnya.

Alhasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut lebih agresif menutup celah peredaran ilegal. Artinya, tanpa reformasi tata kelola, kebijakan “tarif tetap” bisa menjadi jebakan fiskal.